Semakin banyak keputusan publik ditentukan oleh angka. Salah satu angka yang kini semakin penting adalah desil kesejahteraan. Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin terdengar teknis dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, di balik angka desil terdapat sesuatu yang sangat konkret: siapa yang diprioritaskan menerima bantuan, siapa yang dianggap lebih mampu, dan siapa yang mungkin tidak lagi masuk dalam kelompok sasaran kebijakan sosial. Karena itu, desil bukan lagi sekadar urusan statistik. Ia mulai bersentuhan langsung dengan nasib warga.
Beberapa waktu lalu publik diramaikan oleh tabel yang membagi masyarakat Indonesia ke dalam sepuluh desil berdasarkan nominal pengeluaran per kapita. Desil satu disebut miskin ekstrem dengan pengeluaran sekitar Rp500 ribu per bulan, kemudian meningkat bertahap hingga desil sepuluh yang diberi label “super kaya” dengan pengeluaran di atas Rp3 juta.
Tabel itu kemudian dinyatakan tidak valid.
Masalahnya bukan sekadar pada salah atau benarnya nominal tersebut. Polemik itu justru membuka persoalan yang lebih penting: apakah masyarakat memahami apa sebenarnya desil, dan sejauh mana angka tersebut layak dijadikan dasar menentukan hak sosial seseorang?
Desil sesungguhnya adalah konsep yang sederhana. Bayangkan seluruh rumah tangga atau keluarga diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraan, dari yang relatif paling rendah sampai yang paling tinggi. Setelah itu, mereka dibagi menjadi sepuluh kelompok yang kurang lebih sama besar. Sepuluh persen terbawah masuk desil 1, sepuluh persen berikutnya desil 2, dan seterusnya hingga desil 10. Karena itu, desil pada dasarnya adalah posisi relatif, bukan kasta ekonomi.
Seseorang yang berada pada desil 10 tidak otomatis dapat disebut super kaya. Demikian pula keluarga yang berada pada desil 4 tidak serta-merta dapat diberi label miskin hanya berdasarkan posisi desilnya. Kesalahan memahami hal ini berbahaya karena membuat instrumen statistik berubah menjadi label sosial.
Lebih keliru lagi apabila desil diterjemahkan secara kaku menjadi nominal pengeluaran tertentu. Tidak sesederhana mengatakan seseorang yang pengeluarannya Rp1,5 juta per kapita pasti berada pada desil tertentu. Posisi kesejahteraan dibangun dari data yang lebih kompleks.
Pertanyaan berikutnya muncul: mengapa pembicaraan mengenai kesejahteraan begitu sering dikaitkan dengan pengeluaran, bukan penghasilan? Jawabannya terletak pada karakter perekonomian Indonesia. Tidak semua masyarakat menerima gaji tetap. Jutaan orang bekerja sebagai pedagang, petani, nelayan, pekerja lepas, pengemudi, pelaku usaha mikro, atau bekerja pada sektor informal. Pendapatan mereka bisa berubah setiap hari. Bahkan ketika seseorang ditanya berapa pendapatannya sebulan, jawabannya belum tentu mudah.
Pedagang sering mencampurkan uang usaha dengan uang rumah tangga. Petani menerima pendapatan pada musim tertentu. Pelaku usaha kadang menyebut omzet padahal yang ingin diketahui sebenarnya pendapatan bersih. Pengeluaran relatif lebih mudah menggambarkan standar kehidupan yang benar-benar dijalani. Berapa yang dikeluarkan untuk makanan? Berapa biaya listrik? Pendidikan? Transportasi? Kesehatan? Tempat tinggal?
Secara ekonomi, penghasilan menjelaskan sumber daya yang diterima, sedangkan konsumsi menggambarkan standar hidup yang benar-benar dinikmati. Namun pengeluaran pun tidak sempurna. Seseorang dapat hidup dari tabungan meskipun sedang tidak memiliki pendapatan. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai penghasilan cukup besar mungkin harus menanggung banyak anggota keluarga. Karena itulah membaca kesejahteraan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu angka.
Persoalan menjadi jauh lebih serius ketika desil tidak lagi berhenti sebagai alat analisis, tetapi menjadi referensi dalam penentuan sasaran program pemerintah. Pada titik inilah statistik bertransformasi menjadi kebijakan. Bila kelompok desil tertentu diprioritaskan untuk bantuan sosial, jaminan kesehatan, subsidi, atau program perlindungan lainnya, maka kesalahan penempatan seseorang dalam desil bukan lagi sekadar kesalahan administrasi.
Konsekuensinya bisa sangat nyata.
Bayangkan keluarga yang baru kehilangan sumber pendapatan tetapi datanya masih menggambarkan kondisi ekonomi satu tahun sebelumnya. Dalam sistem, keluarga tersebut mungkin terlihat masih mampu. Sebaliknya, sebuah keluarga dapat menempati rumah yang cukup baik karena warisan orang tua, tetapi sebenarnya tidak memiliki pendapatan tetap.
Ada pula masyarakat yang secara ekonomi sudah meningkat, tetapi data administratifnya belum berubah sehingga masih menerima fasilitas yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok yang lebih membutuhkan. Di sinilah persoalan klasik kebijakan sosial muncul: inclusion error dan exclusion error. Yang tidak berhak bisa masuk. Yang semestinya berhak justru dapat tertinggal.
Masalah terbesar sistem kesejahteraan sebenarnya bukan kekurangan angka. Indonesia justru memasuki masa ketika data sosial ekonomi tersedia dalam jumlah yang semakin besar. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi upaya penting untuk menyatukan berbagai basis data yang sebelumnya tersebar di banyak lembaga. Langkah tersebut layak diapresiasi.
Namun ada sesuatu yang perlu selalu diingat: kehidupan manusia bergerak jauh lebih cepat daripada database.
Hari ini seseorang bekerja, bulan depan terkena pemutusan hubungan kerja. Hari ini usaha masih berjalan, beberapa bulan kemudian bangkrut. Sebuah keluarga yang tahun lalu berada pada kondisi cukup mapan bisa mengalami musibah, penyakit, atau kehilangan pencari nafkah.
Sebaliknya, keluarga yang dahulu membutuhkan bantuan dapat mengalami mobilitas ekonomi dan menjadi jauh lebih mandiri. Karena itu, kualitas sebuah sistem kesejahteraan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan menghitung, tetapi juga oleh kemampuan memperbarui dan mengoreksi.
Data harus hidup. Masyarakat harus memiliki mekanisme yang mudah untuk memperbaiki data. Pemerintah daerah harus memiliki ruang untuk melakukan verifikasi lapangan. Integrasi antarinstansi harus memungkinkan perubahan kondisi sosial ekonomi terbaca lebih cepat.
Tanpa itu, kita bisa memiliki sistem digital yang sangat canggih tetapi tetap menghasilkan keputusan yang tidak adil.
Desil tetap dibutuhkan. Negara dengan penduduk ratusan juta orang memang memerlukan instrumen untuk menentukan prioritas. Tidak mungkin seluruh kebijakan sosial hanya didasarkan pada penilaian subjektif. Namun yang harus dihindari adalah menjadikan desil sebagai vonis final mengenai kehidupan seseorang.
Desil seharusnya menjadi alat bantu keputusan, bukan satu-satunya keputusan.
Semakin besar konsekuensi sebuah angka terhadap hak warga, semakin kuat pula mekanisme koreksi yang harus tersedia.
Di sinilah prinsip tata kelola data menemukan relevansinya: akurat, mutakhir, transparan dalam metodologi, dapat diverifikasi, dan dapat dikoreksi. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman bahwa desil bukan identitas sosial. Ia hanyalah posisi statistik yang dapat berubah seiring perubahan kondisi ekonomi.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan sosial tidak diukur dari seberapa banyak data yang dikumpulkan atau seberapa canggih algoritma yang digunakan. Keberhasilannya diukur dari satu hal yang jauh lebih sederhana: apakah bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sebab bagi birokrasi, salah menempatkan seseorang dalam desil mungkin hanya berarti satu baris data yang perlu diperbaiki. Tetapi bagi sebuah keluarga, satu angka yang salah dapat berarti obat yang tidak terbeli, biaya sekolah yang tidak terbayar, atau bantuan pangan yang tidak pernah sampai. Itulah sebabnya desil tidak boleh hanya akurat secara statistik. Ia harus adil secara sosial.***
Penulis: Dr. Edy Suroso, S.E., M.Si., CSBA., CVDP.
Koordinator Prodi Magister Manajemen Universitas Siliwangi
