Pada awal April 2026, Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I di Kota Tasikmalaya menetapkan 552.838 pemilih, terdiri atas 278.935 pemilih laki-laki dan 273.903 pemilih perempuan. Di dalam forum tersebut, Bawaslu Kota Tasikmalaya menyampaikan saran perbaikan mengenai sinkronisasi data pemilih, yang kemudian dilanjutkan dengan uji petik akurasi data di lapangan pada akhir April 2026. Sekilas, urusan ini tampak administratif. Padahal, di balik setiap nama dalam daftar pemilih terdapat satu hak konstitusional yang tidak boleh hilang karena data yang tidak akurat.
Peristiwa tersebut mengingatkan kita pada satu hal penting, pemilu tidak dimulai ketika surat suara dicetak dan tidak berakhir ketika hasil diumumkan. Pemilu adalah rangkaian panjang untuk memastikan kedaulatan rakyat benar-benar diterjemahkan melalui proses yang jujur, adil, terbuka, dan dapat dipercaya. Karena itu, masyarakat tidak cukup hanya diposisikan sebagai pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara. Masyarakat juga harus menjadi pengawas demokrasi.
Hak Pilih Perlu Dijaga Sejak Awal
Selama ini, partisipasi politik kerap diukur secara sederhana dengan melihat berapa banyak warga datang ke TPS untuk memilih. Angka partisipasi memang penting, tetapi belum menggambarkan seluruh kualitas demokrasi. Kehadiran di bilik suara hanya menjadi bermakna apabila warga memperoleh hak pilih secara benar, tidak dipengaruhi oleh politik uang atau intimidasi, mendapatkan informasi yang sehat, serta meyakini bahwa suaranya dihitung secara jujur.
Dalam perspektif Hukum Tata Negara, pemilu bukan hanya agenda pergantian kekuasaan, Pemilu adalah mekanisme konstitusional untuk memberi legitimasi kepada kekuasaan publik. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 22E ayat (1) mengamanatkan agar pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Amanat tersebut tidak mungkin terjaga hanya dengan kerja lembaga penyelenggara, namun membutuhkan Masyarakat yang sadar bahwa suara mereka harus dilindungi sejak tahapan awal.
Daftar pemilih adalah contoh yang paling dekat, Seorang warga yang belum terdaftar, tercatat tidak tepat, atau tidak terakomodasi setelah perubahan status kependudukan dapat kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak politiknya. Sebaliknya, data yang tidak mutakhir berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Inilah mengapa pengawasan atas data pemilih tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis antar instansi semata. Masyarakat justru merupakan pihak yang paling mengetahui keadaan faktual di lingkungannya, siapa yang telah meninggal dunia, berpindah domisili, memasuki usia pemilih, perubahan status keanggotaan TNI/POLRI atau membutuhkan perhatian dalam pelayanan hak pilih.
Kedaulatan Tidak Berhenti di Bilik Suara
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk melalui pengawasan pada setiap tahapan. Mandat tersebut diperkuat oleh Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, yang menempatkan pendidikan kepemiluan, pembentukan kader pengawasan partisipatif, serta pengembangan metode pengawasan yang efektif sebagai bagian dari upaya melibatkan masyarakat. Dengan kata lain, pengawasan partisipatif bukan slogan tambahan bagi lembaga pengawas, melainkan bagian dari desain hukum pemilu Indonesia.
Partisipasi masyarakat tidak lahir hanya karena tersedia aturan, tetapi akan tumbuh apabila Masyarakat merasa bahwa pengawasan berkaitan langsung dengan hidup mereka. Ketika politik uang dibiarkan, warga kehilangan kebebasan menentukan pilihan. Ketika informasi palsu dibiarkan beredar, keputusan politik masyarakat dibentuk oleh manipulasi. Ketika data pemilih tidak dikawal, sebagian warga dapat kehilangan akses terhadap hak suaranya. Ketika dugaan pelanggaran tidak dilaporkan, proses demokrasi berjalan tanpa koreksi yang diperlukan.
Karena itu, pengawasan pemilu perlu dibawa keluar dari ruang rapat dan bahasa peraturan, harus hadir di lingkungan pendidikan, ruang komunitas, organisasi kepemudaan, kelompok perempuan, organisasi keagamaan, lingkungan penyandang disabilitas, serta percakapan warga sehari-hari dan konsolidasi Demokrasi. Upaya Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 dan kegiatan edukasi bagi pemilih pemula di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa pengawasan dapat dibangun sebagai pengetahuan publik, bukan hanya sebagai tugas kelembagaan.
Mengawasi Bukan Berarti Menghakimi
Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, ajakan untuk mengawasi pemilu juga harus disertai kedewasaan etik. Pengawasan tidak identik dengan mencurigai semua pihak, menyebarkan tuduhan, atau memviralkan informasi yang belum terverifikasi. Demokrasi justru dapat rusak apabila semangat mengawasi berubah menjadi penghakiman sepihak.
Warga yang menemukan dugaan pelanggaran perlu didorong untuk bertindak secara bertanggung jawab, mencatat peristiwa secara jelas, menyimpan bukti yang diperoleh secara sah, mengetahui waktu dan tempat kejadian, serta menyampaikan informasi melalui mekanisme pelaporan yang tersedia. Bahasa yang digunakan pun harus tepat. Ada perbedaan antara informasi awal, dugaan pelanggaran, laporan yang sedang diperiksa, dan pelanggaran yang telah diputuskan. Ketelitian ini penting agar pengawasan masyarakat tetap berkontribusi pada keadilan, bukan menimbulkan fitnah atau konflik baru.
Sikap nonpartisan juga menjadi syarat mutlak, Pengawas partisipatif bukan relawan untuk memenangkan peserta tertentu dan bukan pula alat untuk menyerang pihak yang berbeda pilihan. Pengawas partisipatif berdiri pada kepentingan yang lebih mendasar, memastikan setiap peserta diperlakukan sesuai aturan dan setiap warga dapat menggunakan hak politiknya secara bebas.
Dari Program Menjadi Kebiasaan Demokratis
Tantangan terbesar pengawasan partisipatif bukan sekadar menghadirkan warga dalam kegiatan sosialisasi, melainkan menjadikan kepedulian tersebut sebagai kebiasaan demokratis. Untuk itu, terdapat beberapa langkah yang perlu terus diperkuat.
Pertama, pendidikan pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu atau pemilihan. Sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas digital, dan forum warga dapat menjadi ruang untuk mengenalkan hak pilih, tahapan pemilu, jenis dugaan pelanggaran, serta cara melapor yang benar.
Kedua, akses pelaporan harus semakin mudah dipahami dan digunakan masyarakat. Warga tidak boleh merasa bahwa melaporkan dugaan pelanggaran merupakan proses yang rumit, menakutkan, atau hanya bisa dilakukan oleh praktisi hukum orang yang memahami hukum secara mendalam. Pelayanan yang terbuka, ramah, dan memberi kepastian prosedur akan memperkuat keberanian publik untuk berpartisipasi.
Ketiga, literasi digital harus menjadi bagian penting dari pengawasan. Ruang digital memberi peluang besar bagi pendidikan pemilih dan kontrol publik, tetapi sekaligus membuka ruang bagi disinformasi, provokasi, serta penyebaran materi yang dapat menyesatkan pemilih. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memeriksa informasi sebelum membagikannya dan membedakan kritik berbasis fakta dari serangan yang tidak bertanggung jawab.
Keempat, kolaborasi harus dirawat tanpa mengurangi independensi. Bawaslu, KPU, Apratur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media, Organisasi Masyarakat, Dan Komunitas/Forum Warga memiliki peran yang berbeda, tetapi dapat bertemu dalam satu kepentingan Bersama, menjamin agar proses demokrasi berlangsung terpercaya. Dalam konteks lokal, kerja sama semacam ini penting karena persoalan pemilu sering kali pertama-tama terlihat di lingkungan yang paling dekat dengan warga.
Demokrasi yang Dijaga Bersama
Kualitas pemilu tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemungutan suara atau cepatnya hasil penghitungan suara diumumkan. Kualitas pemilu terlihat dari seberapa jauh warga merasa haknya terlindungi, prosesnya dapat diawasi, dugaan pelanggaran dapat dilaporkan, dan hasilnya diterima karena lahir dari prosedur yang dapat dipercaya.
Tugas formal pengawasan memang berada pada Bawaslu beserta jajarannya sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, daya hidup pengawasan berada pada masyarakat yang tidak memilih untuk diam ketika hak politik terancam, ketika informasi dimanipulasi, atau ketika proses demokrasi membutuhkan koreksi.
Menjadi pemilih adalah menggunakan hak, Menjadi pengawas demokrasi adalah ikut menjaga agar hak itu tidak kehilangan makna. Dari Kota Tasikmalaya, semangat tersebut perlu terus diperluas, setiap warga bukan hanya pemilik suara, melainkan juga penjaga kejujuran proses yang menentukan arah kehidupan bersama.(*)
