Setiap bulan Agustus, Indonesia kembali memperingati hari kemerdekaannya. Bendera merah putih dikibarkan, upacara kenegaraan dilaksanakan, berbagai perlombaan digelar, dan kisah perjuangan para pahlawan kembali memenuhi ruang publik. Semua itu merupakan bagian penting dari cara bangsa ini merawat ingatan kolektif tentang perjalanan panjang menuju kemerdekaan.
Namun, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, terdapat satu pertanyaan yang perlu terus diajukan, sejauh mana kemerdekaan telah menghadirkan negara yang benar-benar dirasakan oleh rakyat? Pertanyaan ini bukan bentuk pengingkaran terhadap perjuangan para pendiri bangsa, melainkan refleksi terhadap cita-cita yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kemerdekaan tidak hanya bermakna terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan. Dalam perspektif ketatanegaraan, kemerdekaan merupakan awal lahirnya tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Proklamasi kemerdekaan bukan sekadar deklarasi politik mengenai berdirinya sebuah negara berdaulat, tetapi juga menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kemerdekaan tidak hanya dilihat dari keberadaan institusi negara, stabilitas politik, atau keberlangsungan pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan negara memenuhi mandat konstitusional tersebut.
Dalam konsep negara hukum modern, negara tidak hanya dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang menjaga ketertiban melalui hukum, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Gagasan negara kesejahteraan atau welfare state menempatkan pemerintah bukan hanya sebagai pembuat aturan, melainkan sebagai pihak yang memiliki kewajiban memastikan setiap warga negara memperoleh kesempatan yang layak untuk berkembang dan hidup bermartabat.
Karena itu, kemerdekaan politik harus diikuti oleh kemampuan negara memenuhi hak-hak sosial warga negara. Kemerdekaan politik yang tidak diikuti kemampuan negara memenuhi hak sosial warga negara akan menghasilkan kemerdekaan yang bersifat administratif, tetapi belum sepenuhnya substantif. Negara mungkin telah berdiri secara formal, tetapi makna kemerdekaan masih perlu terus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Persoalan tersebut dapat dilihat dari berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat hingga saat ini. Masih terdapat warga negara yang mengalami kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas, akses pelayanan kesehatan yang layak, kesempatan kerja yang memadai, serta perlindungan hukum yang setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan negara tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau banyaknya program pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kemerdekaan formal dan kemerdekaan substantif. Secara formal, Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat selama lebih dari delapan dekade. Namun, secara substantif, kemerdekaan merupakan proses yang terus berlangsung melalui kebijakan publik yang mampu mengurangi kesenjangan, memenuhi hak warga negara, dan memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Dalam perspektif hukum tata negara, kewenangan yang dimiliki pemerintah bukanlah kekuasaan tanpa batas. Kewenangan tersebut merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Karena itu, setiap kebijakan publik harus selalu berlandaskan prinsip konstitusionalisme, yaitu pembatasan kekuasaan dan pengabdian kekuasaan kepada kepentingan rakyat.
Negara tidak dapat hanya hadir ketika membutuhkan legitimasi politik dari rakyat, tetapi harus hadir dalam seluruh proses kehidupan masyarakat. Kehadiran negara bukan semata-mata diukur dari jumlah regulasi yang dibuat atau program yang diluncurkan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan warga negara. Kebijakan publik harus mampu menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar menunjukkan aktivitas administratif pemerintah.
Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah bukanlah bentuk ketidakcintaan terhadap bangsa. Kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dalam negara demokratis agar kekuasaan tetap berjalan sesuai dengan mandat konstitusi. Negara yang kuat bukanlah negara yang bebas dari kritik, melainkan negara yang mampu menjadikan kritik sebagai instrumen evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Kita perlu menyadari bahwa kemerdekaan merupakan proyek yang belum selesai. Para pendiri bangsa telah menyelesaikan tahap awal dengan merebut kedaulatan politik. Generasi setelahnya memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan menghadirkan keadilan sosial sebagai kenyataan, bukan sekadar cita-cita dalam konstitusi.
Jika dahulu perjuangan dilakukan untuk mengusir penjajahan, maka perjuangan saat ini adalah memastikan tidak ada warga negara yang merasa jauh dari manfaat kemerdekaan. Tantangan bangsa hari ini bukan lagi mempertahankan keberadaan negara, tetapi memastikan bahwa negara benar-benar bekerja bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Momentum 81 tahun kemerdekaan menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi bersama. Apakah pembangunan telah dirasakan secara merata? Apakah kebijakan publik telah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat? Apakah hukum telah menjadi instrumen keadilan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk pesimisme terhadap masa depan Indonesia. Sebaliknya, keberanian untuk mengajukan pertanyaan kritis merupakan bagian dari kecintaan terhadap bangsa. Negara yang mencintai rakyatnya adalah negara yang bersedia melihat kekurangan, memperbaiki kelemahan, dan terus berusaha mewujudkan tujuan pembentukannya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya terletak pada usia kemerdekaannya, tetapi pada kualitas kehidupan rakyatnya. Negara yang hadir adalah negara yang menempatkan rakyat bukan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.
Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan sejarah, tetapi juga tanggung jawab konstitusional yang harus terus diwujudkan. Merdeka bukan hanya berarti terbebas dari penjajahan masa lalu, tetapi juga memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk hidup secara bermartabat. Sebab, pertanyaan terbesar setelah 81 tahun Indonesia merdeka bukan lagi apakah negara ini telah berdiri, melainkan sejauh mana negara ini telah benar-benar hadir untuk rakyatnya.(*)
Penulis: Sandra Leoni Prakasa Yakub, Dosen Fisip Universitas Siliwangi
