RADAR TASIKMALAYA – Dalam beberapa tahun terakhir, praktik umrah mandiri di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal ini sejalan dengan kemajuan teknologi digital, semakin mudahnya akses masyarakat terhadap informasi perjalanan, dan meningkatnya pemahaman publik mengenai layanan wisata religi internasional. Tersedianya berbagai platform daring untuk pemesanan tiket, pengurusan visa, dan reservasi akomodasi membuat sebagian masyarakat memilih melaksanakan ibadah umrah tanpa bantuan biro perjalanan resmi. Pola perjalanan tersebut kemudian dikenal sebagai backpacker umrah atau umrah mandiri.
Atikah et al. (2022) menjelaskan bahwa kemunculan segmen Do-It-Yourself (DIY) Umrah merupakan bagian dari perubahan baru dalam dinamika wisata religi muslim global, terutama di Indonesia yang tercatat sebagai negara dengan jumlah jamaah umrah terbesar di dunia. Sementara itu, data Kementerian Agama RI memperlihatkan bahwa jumlah jamaah umrah Indonesia setelah pandemi terus mengalami kenaikan hingga mencapai ratusan ribu orang setiap tahunnya, sehingga persoalan mengenai regulasi, tata kelola, dan perlindungan jamaah menjadi isu yang semakin krusial untuk diperhatikan.
Walaupun umrah mandiri dipandang memberikan sejumlah keuntungan, seperti penghematan biaya, keleluasaan dalam menyusun perjalanan, serta pengalaman ibadah yang lebih personal, praktik tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek hukum, administrasi, dan perlindungan konsumen. Pada dasarnya, sistem pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia masih berfokus pada mekanisme biro perjalanan resmi atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), sehingga keberadaan umrah mandiri hingga kini masih memunculkan perdebatan dari sisi legalitas dan pengawasannya.
Kristiane dan Nadia (2024) menyatakan bahwa belum tersusunnya regulasi yang komprehensif mengenai umrah mandiri dapat menimbulkan kekosongan perlindungan hukum bagi jamaah, khususnya terkait keamanan perjalanan, potensi penipuan layanan, serta ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan di luar negeri. Di samping itu, meningkatnya kasus penipuan travel umrah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan edukasi terhadap jamaah masih memiliki berbagai kelemahan struktural (Setiawan & Soewarno, 2024). Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara perkembangan praktik umrah mandiri di tengah masyarakat dengan kesiapan regulasi dalam menjamin kepastian hukum, keamanan, dan mutu pelayanan bagi jamaah.
Berangkat dari kondisi tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis fenomena umrah mandiri dari sudut pandang regulasi sekaligus mengkaji berbagai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan, baik bagi masyarakat maupun industri perjalanan umrah di Indonesia. Kahfi dan Dewi (2025) menemukan bahwa media digital memiliki peran sentral dalam membentuk komunitas “backpacker umrah” yang saling berbagi informasi mengenai perjalanan, strategi efisiensi biaya, serta pengalaman spiritual selama berada di tanah suci. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menggeser struktur otoritas dalam penyelenggaraan ibadah umrah yang sebelumnya lebih didominasi oleh biro perjalanan resmi.
Temuan penelitian turut memperlihatkan bahwa praktik umrah mandiri memiliki keterkaitan erat dengan teori rasionalitas pilihan (rational choice theory), yaitu kecenderungan individu memilih alternatif yang dianggap mampu memberikan manfaat terbesar dengan biaya serta keterikatan yang lebih rendah. Jamaah yang memilih umrah mandiri menilai perjalanan independen lebih hemat, lebih fleksibel, dan mampu menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih personal dibandingkan paket perjalanan konvensional yang disediakan biro travel. Pitaya et al. (2021) menegaskan bahwa praktik umrah mandiri juga telah berkembang menjadi simbol gaya hidup religius modern di kalangan Muslim urban Indonesia. Dengan demikian, umrah tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ritual keagamaan, melainkan juga menjadi bagian dari identitas sosial, budaya digital, serta mobilitas global masyarakat Muslim kelas menengah.
Dalam perspektif sosiologi hukum, lahirnya UU No. 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menunjukkan adanya upaya adaptasi negara terhadap perubahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Sebelum regulasi tersebut diterbitkan, praktik umrah mandiri cenderung berada pada wilayah abu-abu karena sistem hukum Indonesia lebih menitikberatkan penyelenggaraan ibadah melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Dalam konteks tersebut, teori hukum responsif Nonet dan Selznick (1978) relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat. Pengakuan terhadap praktik umrah mandiri dalam UU No. 14 Tahun 2025 memperlihatkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan kontrol administratif menuju pendekatan perlindungan dan pengawasan yang lebih adaptif.
Dari aspek perlindungan hukum, jamaah mandiri dinilai lebih rentan menghadapi penipuan, kegagalan layanan, kesalahan administrasi visa, hingga kesulitan memperoleh bantuan ketika mengalami persoalan di luar negeri. Temuan tersebut memperkuat penelitian Setiawan dan Soewarno (2024) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat menjadi faktor utama meningkatnya kerentanan jamaah terhadap praktik penipuan perjalanan umrah berbasis digital. Faktor usia, kemampuan berbahasa asing, pengalaman perjalanan internasional, serta kesiapan kesehatan juga menjadi variabel penting yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan umrah mandiri. Jamaah berusia muda dengan kemampuan digital yang baik cenderung lebih mudah beradaptasi dibandingkan jamaah lanjut usia yang masih membutuhkan pendampingan dari biro perjalanan.
Dari perspektif industri perjalanan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perkembangan umrah mandiri menghadirkan tekanan sekaligus peluang baru bagi biro perjalanan umrah konvensional. Fenomena tersebut sejalan dengan teori creative destruction Schumpeter (1942), yang menjelaskan bahwa inovasi teknologi dapat menggantikan model bisnis lama dan mendorong pelaku industri untuk beradaptasi. Dirgantara et al. (2025) menemukan bahwa sebagian travel umrah mengalami penurunan minat terhadap paket reguler karena jamaah lebih memilih mengatur perjalanan secara independen. Akan tetapi, penelitian Rossitika dan Mudjahidin (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital justru membuka peluang baru melalui pengembangan layanan hybrid, seperti konsultasi perjalanan, pengurusan visa, layanan pendamping digital, hingga paket semi-backpacker.
Implikasi sosial dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan pola keberagamaan masyarakat Muslim Indonesia menuju praktik ibadah yang lebih individual, fleksibel, dan berbasis teknologi. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan tidak lagi sepenuhnya berada di bawah dominasi lembaga formal, melainkan mulai bergeser ke komunitas digital dan jaringan sosial daring. Dalam konteks budaya, umrah mandiri mencerminkan munculnya budaya mobilitas religius baru di kalangan Muslim urban kelas menengah yang memadukan spiritualitas, gaya hidup, dan pengalaman perjalanan internasional. Sementara itu, dalam ranah akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, sosiologi agama, pariwisata religi, serta kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara digitalisasi, regulasi negara, dan transformasi praktik keagamaan pada era modern.
Namun demikian, catatan ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pendekatan yang digunakan lebih banyak bertumpu pada studi literatur dan analisis regulasi sehingga belum mampu menggambarkan pengalaman empiris jamaah umrah mandiri secara langsung di lapangan. Selain itu, implementasi UU No. 14 Tahun 2025 masih tergolong baru sehingga efektivitas perlindungan hukum dan mekanisme pengawasannya belum dapat diukur secara menyeluruh. Catatan ini juga belum mengkaji secara mendalam aspek psikologis jamaah, dinamika gender, maupun perbandingan kebijakan umrah mandiri di berbagai negara muslim lainnya. Inilah yang mengundang penulis untuk menjadikannya sebagai objek telaah berikutnya.
Oleh: Fakhrija Muhammad Haikal
Mahasiswa Prodi Manajemen Haji dan Umrah UNIK Cipasung
