RADAR TASIKMALAYA – Minggu 26 Mei 2025 ratusan mahasiswa Harvard keluar Gedung sambil meneriakkan “free Palestine”, aksi ini adalah respons atas kebijakan kampus yang menahan ijazah 13 wisudawan yang ikut aksi solidaritas dan bela Gaza.
Laporan media mengatakan lebih dari 1.500 mahasiswa dan 500 dosen telah membuat petisi yang mempersoalkan kebijakan kampus Harvard dan pelanggaran terhadap hak sipil dan kebebasan berpendapat diruang akademik.
Sebagian besar civitas akademik Harvard memberikan penolakan terhadap kebijakan penahanan ijazah 13 wisudawan tersebut, dan kebijakan tersebut dianggap tidak merepresentasikan sikap Harvard, dan itu hanya sikap dan kebijakan sepihak segelintir petinggi Harvard tanpa membuka ruang diskusi atas keputusan tersebut.
Donald Trump bereaksi atas beberapa aksi di Harvard, Trump mengeluarkan kebijakan mencabut hak Harvard untuk menerima mahasiswa dari luar negeri. Kebijakan Trump ini memang sejalan dengan kekhawatiran akan aksi pro Palestina di Harvard yang dianggap banyak dikonsolidasikan oleh mahasiswa dari berbagai negara.
Mahasiswa luar negeri yang berkuliah di Harvard berjumlah seperempat dari total mahasiswa Harvard, ini kekhawatiran tersendiri bagi Trump dan pemerintah Amerika secara umum karena mereka menyadari isu Palestina adalah isu global yang rentan dijadikan isu aktifisme kemanusiaan bagi mahasiswa luar negeri di Amerika.
Puncaknya Donald Trump membekukan dana hibah negara ke Harvard sebesar 37 triliun. Alasan pembekuan ini karena pemerintah menganggap Harvard tidak mampu dan tidak serius menangani isu dan persoalan antisemitisme terhadap komunitas yahudi.
Antisemtisme adalah istilah yang merujuk pada tindakan negatif dan kebencian terhadap kaum yahudi. Istilah ini muncul setelah peristiwa holocaust atau pembantaian kaum yahudi oleh Hitler dan Nazi Jerman pada puncak perang dunia kedua. Tetapi hari ini makna holocaust melebar dan dapat ditunjukan kepada kelompok yang mengkritik tindakan Israel pada Palestina.
Amerika punya standar ganda menyangkut definisi freedom of speech yang menjadi ruh dan parameter utama sistem demokrasi. Di Amerika siapa pun yang berkuasa, entah itu dari Republik yang konservatif atau dari partai Demokrat yang sekuler kebijakan pro Israel yang menyokong dan mengucurkan dana miliaran dolar tiap tahun akan tetap dilakukan, ini semacam tradisi dalam kebijakan luar negeri Amerika siapa pun rezimnya.
Di titik inilah kebebasan berbicara dan berpendapat di Amerika bila sudah menyinggung dan mempersoalkan Israel maka tidak ada ruang demokratis, pemerintah seolah menutup saluran diskursus dan freedom of speech di Amerika hanya sebagai jargon kosong dan lip service para politisi.
Lobi israel memang kuat, AIPAC (America Israel Public Affairs Commitee) adalah organisasi resmi yang secara terbuka melakukan kerja kerja lobi terhadap kongres dan pemerintah Amerika untuk mempengaruhi kebijakan. AIPAC terus menargetkan dan mendorong Amerika melakukan kebijakan yang menguntungkan Israel dan membentuk opini publik yang mendukung Amerika. Kelompok ini berhasil melobi pemerintah Amerika untuk membentuk Satgas antisemtisme.
Satgas ini mempunyai tugas memberikan opini dan mempengaruhi publik Amerika agar terbentuk citra positif bagi Israel dan secara umum untuk kaum yahudi. Secara politis, ini yang berbahaya Satgas ini memberikan masukan yang menutup ruang kebebasan publik, kebebasan berkumpul, berserikat dan hak menyatakan pendapat kepada aksi aksi yang memprotes dan mengkritisi Tindakan Israel kepada Palestina.
Isu kemanusiaan yang membicarakan korban kebiadaban Israel akan dianggap sebagai tindakan antisemetisme yang mengancam kebijakan luar negeri Amerika. Penutupan penerimaan mahasiswa luar negeri dan penghentian anggaran hibah ke Harvard adalah kebijakan atas dorongan satgas ini.
Standar Ganda Demokrasi Amerika
Secara umum di Amerika kebijakan yang menutup ruang demokratis adalah kebijakan luar negeri yang menyangkut perang dan penganggaran besar besaran terhadap pengadaan Alutsista, alat pertahanan militer atau persenjataan perang. Bantuan Amerika ke Israel Sebagian besar adalah alat pertahanan militer.
Di tahun 1969 Kita bisa melihat bagaimana kebijakan perang Vietnam yang dipaksakan, tidak menghiraukan penolakan rakyat Amerika sampai terjadi peristiwa berdarah di mana polisi melakukan tindakan represif terhadap para demonstran anti perang di Chiacago. Amerika juga tidak menghiraukan penolakan rakyat atas perang Afganistan 2001 dan invasi atas Irak 2003.
Kebijakan pengadaan alat pertahanan dan senjata perang sangat berkaitan dengan aspek ekonomi politik. Analisis ekonomi politik bisa divalidasi dengan data keberadaan Perusahaan industri militer seperti Loockheed Martin, Boeing, Raytheoon Technologies, Nortrhop Grumman dan General Dynamic. Konstribusi terbesar laba Perusahaan ini didominasi oleh anggaran negara yang digunakan untuk membeli peralatan tempur. Logika sederhana adalah tidak ada perang tidak ada anggaran, atau tidak ada perang tidak ada pembelian alat tempur.
Mantan presiden Amerika Dwight D Eishenhower pada pidato perpisahannya tahun 1961 mengatakan dampak atau bahaya bila tercipta relasi tidak terbatas antara industri militer dan pemerintahan. Disamping akan menciptakan pengeluaran negara yang fantastis juga akan mengancam demokrasi dan kepentingan nasional Amerika. Dia mengistilahkan hubungan itu sebagai Military Industrial Complex.
Banyak analisis yang menyimpulkan bahwa perang yang selama ini dikibarkan oleh Amerika adalah dorongan atas kepentingan ekonomi para bos Perusahaan industri militer ini. Mereka melobi para pemimpin pertahanan dan militer Amerika, para politisi dan di sinilah relasi ekonomi politik yang menciptakan simbiosis mutualisme terjadi sehingga ketika kebijakan yang menyangkut anggaran pengadaan alat militer maka tidak ada ruang demokratis untuk rakyat Amerika dan tidak ada freedom of speech. (Rino Sundawa Putra SIP MSi)
Penulis merupakan dosen FISIP Universitas Siliwangi (Unsil)
