RADAR TASIKMALAYA – Sampah merupakan sisa atau hasil dari kegiatan manusia yang tidak lagi dapat dimanfaatkan. Secara umum, sampah terdiri dari material yang dianggap tidak berguna dan dibuang, baik itu berasal dari aktivitas sehari-hari maupun proses alam. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, baik organik maupun anorganik.
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah, dalam pandangan masyarakat, merujuk pada sisa buangan dari produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi. Konsep ini mencakup dua kategori utama: sampah organik dan sampah anorganik. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami. Contoh dari sampah organik termasuk sisa makanan, kulit buah, dan daun kering.
Sampah ini dapat diolah menjadi kompos jika dikelola dengan baik, namun jika tidak, dapat menimbulkan bau tidak sedap dan penyakit akibat pembusukan. Sampah Anorganik merupakan sampah yang sulit terurai, seperti plastik dan logam. Sampah jenis ini dapat mencemari lingkungan karena bertahan dalam tanah untuk waktu yang lama.
Permasalahan sampah di perkotaan merupakan isu yang kompleks dan mendesak, terutama di Indonesia. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap permasalahan ini meliputi peningkatan produksi sampah, manajemen yang tidak efektif, serta kurangnya kesadaran masyarakat.
Peningkatan produksi sampah berelasi dengan pertumbuhan penduduk dan perilaku konsumtif. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat secara signifikan. Di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya, produksi sampah bisa mencapai ribuan ton per hari.
Perilaku Konsumtif bermakna gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif dan serba instan menyebabkan peningkatan jumlah sampah, terutama dari kemasan produk dan barang sekali pakai
Manajemen yang tidak rfektif, meliputi keterbatasan infrastruktur dan sistem pengelolaan yang lemah. Keterbatasan infrastruktur dimana banyak kota menghadapi kendala dalam infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk armada pengangkut yang tidak memadai. Sistem pengelolaan yang lemah, ditandai dengan pengelolaan sampah yang sering kali tidak terintegrasi dengan baik, sehingga tidak ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penanganannya
Kurangnya kesadaran masyarakat, ditunjukkan dengan adanya NIMBY (not in my back yard) Syndrome serta kondisi pendidikan dan sosialisasi. NIMBY Syndrome ditunjukkan dengan banyak individu menganggap masalah sampah bukan tanggung jawab mereka setelah dibuang dari rumah. Hal ini menciptakan sikap apatis terhadap pengelolaan sampah. Artinya, jangan menempatkan fasilitas sampah di sekitar permukiman saya. Pendidikan dan sosialisasi, ditunjukkan dengan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya memilah sampah dan dampak negatif dari pembuangan sembarangan berkontribusi pada permasalahan persampahan yang lebih luas lagi.
Pentingnya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di perkotaan merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:
Pertama, Edukasi dan Kesadaran Masyarakat
• Sosialisasi: Melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan. Ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan program di sekolah.
• Program Penjangkauan: Menggencarkan program penjangkauan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlibat dalam pengelolaan sampah, serta memberikan informasi tentang cara memilah dan mendaur ulang sampah
Kedua, Infrastruktur yang Memadai
• Tempat Sampah Terpisah: Menyediakan tempat sampah terpisah untuk organik, anorganik, dan daur ulang di area publik untuk memudahkan masyarakat dalam memilah sampah.
• Fasilitas Daur Ulang: Membangun fasilitas daur ulang yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti bank sampah, di mana warga bisa menukarkan sampah yang dapat didaur ulang dengan insentif.
Ketiga, Insentif dan Sanksi
• Sistem Insentif: Memberikan insentif bagi masyarakat atau bisnis yang aktif dalam program pengelolaan sampah, seperti pengurangan pajak atau penghargaan.
• Sanksi untuk Pelanggaran: Menerapkan sanksi bagi individu atau entitas yang tidak mematuhi regulasi pengelolaan sampah untuk mendorong kepatuhan.
Keempat, Keterlibatan Komunitas
• Program Gotong Royong: Mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara berkala, sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan mereka
• Pembentukan Tim Pengelola Sampah: Membentuk tim atau kelompok masyarakat yang bertugas mengawasi dan mengelola pengelolaan sampah di lingkungan mereka
Kelima, Penggunaan Teknologi
• Aplikasi Pengelolaan Sampah: Mengembangkan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah, serta memberikan informasi tentang lokasi tempat daur ulang terdekat.
• Sistem Pengumpulan Terjadwal: Menyusun jadwal pengumpulan sampah yang teratur oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua jenis sampah diambil dengan efisien
Keenam, Pendekatan Berbasis Komunitas
• Model Pengelolaan Berbasis Masyarakat: Mengimplementasikan model pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan komunitas lokal.
Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten dan berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di perkotaan dapat meningkat, sehingga membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Solusi Terpadu
Solusi penanganan sampah perkotaan sangat penting untuk mengatasi masalah lingkungan yang semakin mendesak. Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat diterapkan:
Pertama, Penerapan Prinsip 3R
• Reduce (Mengurangi): Mengurangi produksi sampah dengan cara memilih produk yang lebih sedikit menghasilkan limbah.
• Reuse (Menggunakan Kembali): Memanfaatkan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, seperti botol dan kantong, untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan.
• Recycle (Daur Ulang): Mendorong daur ulang material seperti plastik, kertas, dan logam untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA)
Kedua, Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah melalui kampanye edukasi. Ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk mengajarkan praktik pengelolaan sampah yang baik.
Ketiga, Pengembangan Teknologi Pengolahan Sampah
Menggunakan teknologi canggih dalam pengolahan sampah, seperti insinerasi dan daur ulang, dapat membantu mengurangi volume sampah serta memanfaatkan kembali material yang ada. Pembangunan fasilitas pengolahan yang sesuai standar juga sangat diperlukan
Keempat, Penegakan Hukum dan Kebijakan
Pemerintah perlu menerapkan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk mengatur pengelolaan sampah, termasuk larangan penggunaan plastik sekali pakai dan penerapan pajak bagi produsen yang menghasilkan limbah besar. Penegakan hukum lingkungan juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan
Kelima, Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Kerja sama antara berbagai pihak—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat—diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Ini termasuk kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur TPA yang ramah lingkungan dan program-program daur ulang.
Keenam, Pembentukan Tim Pengelola Sampah
Pembentukan tim khusus yang terdiri dari ahli lingkungan dan perwakilan masyarakat dapat membantu merencanakan dan mengawasi pengelolaan sampah di tingkat lokal. Tim ini juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan menerapkan solusi-solusi secara terpadu, tantangan pengelolaan sampah di perkotaan dapat diatasi lebih efektif, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Solusi potensial yang dapat dilakukan, antara lain:
Pertama, Pendidikan Masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah melalui program sosialisasi.
Kedua, Pengembangan Infrastruktur: Memperbaiki sistem pengangkutan dan tempat pembuangan akhir (TPA) untuk memastikan semua sampah terkelola dengan baik.
Ketiga, Kolaborasi Multi-Pihak: Mendorong kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Permasalahan sampah di perkotaan memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan. (Siti Fadjarajani)
Penulis merupakan Dosen Program Studi Pendidikan Geografi Pascasarjana dan Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya sekaligus Kepala LPMPP Unsil
