RADAR TASIKMALAYA – Sore itu, saya duduk di beranda rumah sambil menyesap kopi. Tiba-tiba tetangga sebelah membuka percakapan: “Pak, tahun baru lagi ya. Resolusinya apa?” Saya tersenyum. Pertanyaan yang sama setiap akhir tahun.
Tapi kali ini, saya tidak lagi memikirkan resolusi pribadi seperti diet atau olahraga rutin. Pikiran saya melayang pada pertanyaan yang jauh lebih besar: apa resolusi kita sebagai bangsa untuk bumi yang kian lelah ini?
Beberapa hari sebelumnya, saya membaca laporan tentang banjir bandang yang meluluh-lantakkan Sumatera. Bukan sekadar bencana alam biasa. Ini adalah krisis sistemik yang mengakar. Data WALHI mencatat lebih dari 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah lenyap dalam periode 2016-2025, digerogoti oleh 631 perusahaan pemegang izin tambang, perkebunan sawit, dan konsesi industri (Mongabay, 14 Desember 2025).
Lembaga riset Celios memproyeksikan kerugian ekonomi mencapai Rp 68,67 triliun—angka yang membuat kita bergidik.
Lalu ada cerita tentang sampah plastik. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) melaporkan dari 34,2 juta ton sampah pada 2024, sebanyak 19,74 persen di antaranya adalah plastik (Antara News, 5 Juni 2025).
Peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova memperkirakan 10-20 persen sampah Indonesia akan berakhir di perairan internasional dengan potensi kerugian ekonomi Rp 25-255 triliun per tahun. Ironi pahit: kita menghasilkan sampah, tapi ekonomi kita yang membayar.
Di tengah renungan itu, saya teringat konsep yang sering saya ajarkan: eksternalitas negatif—biaya yang tidak ditanggung oleh pihak yang menciptakan masalah, tetapi oleh masyarakat luas. Pabrik mencemari sungai, tetapi warga yang sakit. Perusahaan menebang hutan, tetapi desa-desa di hilir yang banjir. Ini bukan sekadar teori ekonomi. Ini adalah realitas yang menghantui kita setiap hari.
Ketika Hutan Dijadikan Aset Transaksi
Paradigma pengelolaan hutan kita telah bergeser. Sejak UU Cipta Kerja disahkan pada 2020, regulasi kehutanan semakin longgar. Pasal pemutihan membolehkan legalitas kebun sawit atau tambang di kawasan hutan tanpa proses hukum serius. Aturan tutupan hutan minimal 30 persen dihapus. Evaluasi AMDAL dipercepat. Sanksi pidana diturunkan menjadi peringatan administratif.
Hasilnya? Deforestasi terus melaju. JPIK mencatat 110,5 ribu hektar hutan hilang dalam tiga tahun terakhir (Mongabay, 14 Desember 2025). WALHI memperkirakan angka itu bisa mencapai 600 ribu hektar pada 2025 (Lingkar Media, 6 November 2025). Sementara pemerintah sibuk bicara pertumbuhan ekonomi, kita kehilangan modal alam yang seharusnya jadi pilar keberlanjutan.
Hutan bukan hanya kayu. Hutan adalah penyerap karbon, pengatur tata air, pencegah banjir, dan penyangga kehidupan jutaan manusia. Ketika kita kehilangan hutan, kita kehilangan masa depan.
Ekonomi yang Buta akan Biaya Tersembunyi
Sebagai dosen ekonomi lingkungan, saya sering dihadapkan pada paradoks menyakitkan. Pertumbuhan ekonomi terlihat impresif—GDP naik, investasi masuk, lapangan kerja terbuka. Tapi apakah itu pertumbuhan sesungguhnya? Atau kita sedang “meminjam” dari masa depan tanpa niat mengembalikannya?
Konsep Green GDP mengajarkan kita menghitung pertumbuhan ekonomi setelah dikurangi deplesi sumber daya alam dan biaya degradasi lingkungan. Jika deforestasi ratusan ribu hektar, kehilangan ekosistem mangrove, kerugian banjir dan longsor kita masukkan—berapa sisa pertumbuhan yang sesungguhnya?
Kita terjebak dalam ilusi ekonomi linear: ambil, buat, buang.
Ekonomi sirkular menawarkan jalan keluar: ambil, buat, gunakan, kembalikan, daur ulang. Penelitian menunjukkan ekonomi sirkular bisa mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 9,3 miliar ton. Tapi untuk mencapainya, kita perlu perubahan fundamental dalam cara berpikir dan bertindak.
Resolusi yang Tak Bisa Ditunda Lagi
Malam itu, setelah percakapan dengan tetangga, saya menuliskan catatan untuk diri sendiri. Bukan resolusi berhenti makan gorengan, tapi resolusi lebih mendesak: apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi jejak ekologis saya?
Tahun 2025 mengajarkan banyak hal. Banjir Sumatera menunjukkan kebijakan yang merusak lingkungan berujung pada kematian. Krisis sampah plastik membuktikan konsumerisme kita memiliki biaya tersembunyi sangat mahal. Dan data NOAA yang mencatat 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah (1,29°C di atas rata-rata abad ke-20) adalah peringatan keras bahwa kita sedang berlari menuju jurang.
Tapi di tengah kegelapan itu, ada harapan. Investasi energi bersih telah melampaui investasi bahan bakar fosil. Penjualan kendaraan listrik mencapai 20 persen dari penjualan mobil baru global. Teknologi hijau seperti bio-karbon untuk purifikasi air dan beton bebas semen mulai berkembang.
Sebagai individu, kita bisa mulai dari hal kecil. Hitung jejak karbon kita. Kurangi plastik sekali pakai. Dukung produk lokal ramah lingkungan. Terapkan prinsip ekonomi sirkular di rumah—kompos sisa makanan, perbaiki barang rusak sebelum membeli baru.
Tapi jangan berhenti di situ.
Sebagai warga negara, gunakan suara kita. Dukung kebijakan yang melindungi lingkungan. Desak pemerintah menghapus regulasi yang melegalkan kerusakan hutan. Minta pertanggungjawaban korporasi yang merusak lingkungan. Perubahan sistemik tidak akan terjadi tanpa tekanan dari bawah.
Utang yang Harus Dibayar
Saya kembali teringat pertanyaan tetangga: “Resolusinya apa?” Kali ini jawaban saya jelas. Resolusi 2026 bukan soal hidup lebih sehat atau lebih produktif. Ini soal membayar utang ekologis kita. Utang kepada hutan yang telah kita tebang. Utang kepada laut yang telah kita cemari. Utang kepada udara yang telah kita racuni. Dan yang terpenting, utang kepada anak cucu kita yang akan mewarisi bumi ini.
Kita tidak punya pilihan lain. Batas-batas planet sudah kita langgar. Titik balik iklim sudah di depan mata. Carbon budget kita semakin menipis. Tapi kita masih punya satu hal yang tidak bisa direnggut: pilihan. Pilihan untuk berubah. Pilihan untuk bertindak. Pilihan untuk memilih masa depan yang berbeda.
Tahun 2026 bukan sekadar tahun baru. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk membuktikan bahwa kita peduli—bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi pada rumah bersama ini. Karena pada akhirnya, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari anak cucu kita. Dan utang harus dibayar. (Unang Atmaja)
Penulis merupakan Dosen Prodi Agribisnis Unsil, mengajar Ekonomi Lingkungan dan Sumberdaya Alam
