Dua puluh lima tahun bukan sekadar penanda perjalanan waktu bagi Kota Tasikmalaya. Sejak berdiri sebagai daerah otonom pada 17 Oktober 2001, Kota Tasikmalaya telah melewati berbagai fase pembangunan, pergantian kepemimpinan, dinamika sosial, serta perubahan ekonomi yang membentuk wajah kota hingga hari ini. Usia seperempat abad menjadi momentum penting untuk menengok sejarah, mengukur capaian, sekaligus mengevaluasi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Refleksi hari jadi tidak seharusnya berhenti pada seremoni dan kebanggaan atas pencapaian. Lebih dari itu, peringatan ini perlu menjadi ruang evaluasi bersama: sejauh mana pembangunan telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat identitas kota, dan menghadirkan masa depan yang lebih adil bagi seluruh warga?
RETROSPEKSI: SEJARAH DAN IDENTITAS BUDAYA
Tasikmalaya memiliki modal historis dan kultural yang kuat. Kota ini tumbuh sebagai pusat perdagangan, pendidikan, jasa, serta kehidupan sosial masyarakat Priangan Timur. Identitasnya juga dibentuk oleh tradisi keagamaan, pesantren, kerajinan, kuliner, dan nilai-nilai kesundaan yang hidup dalam keseharian masyarakat.
Warisan tersebut bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan modal pembangunan yang harus dirawat dan dikembangkan. Di tengah modernisasi dan persaingan antardaerah, identitas budaya dapat menjadi pembeda sekaligus sumber kekuatan ekonomi kreatif.
Tantangannya adalah bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan, bukan sekadar ornamen acara seremonial. Pelestarian bangunan bersejarah, pengembangan ekosistem seni dan budaya, penguatan UMKM berbasis kearifan lokal, serta regenerasi pelaku tradisi perlu memperoleh perhatian yang proporsional.
Kota yang maju bukan kota yang meninggalkan sejarahnya, melainkan kota yang mampu menerjemahkan warisan masa lalu menjadi energi bagi kemajuan masa depan.
INTROSPEKSI: KESEJAHTERAAN DAN CAPAIAN EKONOMI
Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan gedung, atau meningkatnya aktivitas perdagangan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup.
Karena itu, refleksi 25 tahun Kota Tasikmalaya perlu bertumpu pada indikator makroekonomi dan kesejahteraan, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan ketimpangan pendapatan.
Angka-angka tersebut perlu dibaca secara utuh. Pertumbuhan ekonomi yang positif belum tentu dirasakan merata. Aktivitas perdagangan yang ramai tidak otomatis menjamin peningkatan daya beli seluruh lapisan masyarakat. Demikian pula, peningkatan IPM perlu diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya produktivitas warga.
Kelas menengah, pelaku usaha mikro, pekerja informal, serta generasi muda membutuhkan kebijakan yang mampu memperluas peluang ekonomi. Pemerintah kota perlu memperkuat ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, digitalisasi usaha, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan kemudahan berusaha.
Pada akhirnya, keberhasilan ekonomi harus tercermin dalam kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, bukan hanya dalam laporan statistik pembangunan.
PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Dua puluh lima tahun otonomi daerah semestinya memperkuat kemampuan pemerintah kota dalam menghadirkan pelayanan yang dekat, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Digitalisasi pelayanan publik merupakan langkah penting, tetapi transformasi digital tidak boleh berhenti pada pemindahan prosedur administratif ke aplikasi. Masyarakat membutuhkan layanan yang mudah diakses, kepastian waktu, biaya yang jelas, serta mekanisme pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti.
Di sisi lain, tata kelola pemerintahan harus semakin menekankan akuntabilitas, keterbukaan informasi, efisiensi anggaran, dan keberanian mengevaluasi program yang tidak efektif. Setiap rupiah belanja publik perlu memiliki manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Pemerintahan yang baik bukan sekadar pemerintahan yang mampu menjalankan program, melainkan pemerintahan yang bersedia mendengar kritik, memperbaiki kekurangan, dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada publik.
PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DAN KEBUTUHAN DASAR
Pembangunan kota tidak boleh hanya terlihat di pusat-pusat keramaian. Kualitas kemajuan juga ditentukan oleh kondisi jalan lingkungan, drainase, pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, sanitasi, ruang terbuka hijau, serta akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Persoalan pemerataan menjadi penting karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Pembangunan yang terkonsentrasi pada kawasan tertentu berisiko menciptakan kesenjangan kualitas lingkungan dan akses pelayanan antarwilayah.
Kota Tasikmalaya membutuhkan perencanaan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan dan manfaat jangka panjang. Kemacetan, genangan, pengelolaan sampah, dan tekanan terhadap ruang terbuka perlu ditangani melalui kebijakan yang terintegrasi.
Infrastruktur harus dipahami sebagai instrumen pemerataan kesempatan. Jalan yang baik membantu aktivitas ekonomi, drainase yang berfungsi melindungi permukiman, dan fasilitas publik yang mudah dijangkau meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang memastikan bahwa warga di setiap sudut kota memperoleh hak yang setara atas lingkungan yang sehat, aman, dan layak huni.
PROSPEKSI: PARTISIPASI MASYARAKAT DAN RUANG PUBLIK
Masa depan Kota Tasikmalaya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat atau objek kebijakan.
Partisipasi warga perlu diperkuat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Forum musyawarah perencanaan pembangunan harus mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan prioritas anggaran secara transparan dan terukur.
Selain partisipasi formal, kota juga membutuhkan ruang publik yang hidup: taman, trotoar yang nyaman, ruang kreatif anak muda, fasilitas olahraga, serta ruang interaksi sosial yang inklusif. Ruang publik bukan sekadar elemen estetika perkotaan, melainkan infrastruktur sosial yang mempertemukan warga lintas generasi dan latar belakang.
Keterlibatan komunitas, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok pemuda dapat memperkaya gagasan pembangunan sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap kota.
Ke depan, Tasikmalaya perlu membangun ekosistem kolaborasi yang memungkinkan gagasan warga diterjemahkan menjadi kebijakan nyata. Pemerintah menyediakan arah dan regulasi, dunia usaha membuka peluang ekonomi, perguruan tinggi menyumbangkan pengetahuan, dan masyarakat berperan aktif mengawasi sekaligus menggerakkan perubahan.
MENATAP 25 TAHUN BERIKUTNYA
Refleksi 25 tahun Kota Tasikmalaya pada akhirnya harus bermuara pada satu pertanyaan mendasar: kota seperti apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya?
Tasikmalaya membutuhkan visi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjamin pemerataan; tidak hanya memperkuat birokrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik; serta tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memelihara kebudayaan dan kualitas lingkungan.
Lima aspek refleksi tersebut saling berkaitan. Sejarah memberikan identitas, indikator kesejahteraan mengukur hasil pembangunan, tata kelola menentukan kualitas pelaksanaannya, pemerataan infrastruktur menjamin keadilan akses, dan partisipasi masyarakat menjadi fondasi keberlanjutannya.
Memasuki seperempat abad, Kota Tasikmalaya perlu bergerak dari pembangunan yang sekadar berorientasi pada capaian menuju pembangunan yang berpusat pada manusia. Ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa banyak yang telah dibangun, tetapi seberapa besar perubahan positif yang dirasakan warga.
Hari jadi seharusnya menjadi pengingat bahwa kemajuan kota merupakan tanggung jawab bersama. Dengan keberanian melakukan introspeksi, kesungguhan memperbaiki tata kelola, dan komitmen membangun kolaborasi, Tasikmalaya memiliki peluang untuk tumbuh menjadi kota yang semakin sejahtera, berbudaya, inklusif, dan berdaya saing. Sebab, usia 25 tahun bukanlah garis akhir perjalanan, melainkan titik tolak untuk memastikan bahwa masa depan Kota Tasikmalaya dibangun dengan lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermakna bagi seluruh warganya.***
Oleh: Danial Kusumah
Dosen STMIK DCI Tasikmalaya
