RADAR TASIKMALAYA – Diskusi-diskusi tentang ekonomi sebenarnya bermula dari upaya manusia dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya demi memenuhi kebutuhan dan keinginan yang beragam. Diskusi ini lalu berkembang ke arah sudut pandang sekuler ditandai dengan pemisahan antara ilmu (science) dan agama (religion) oleh para pakar dari barat. Dampaknya ialah ekonomi sebagai sebuah ilmu menjadi terpisahkan dengan agama. Demikian halnya dengan sistem ekonomi yang hingga sekarang telah meninggalkan nilai-nilai agama ditandai dengan adanya pemikiran kapitalis (hanya berorientasi pada pengumpulan keuntungan sebesar-besarnya) tanpa menghiraukan nilai-nilai dalam Islam. Banyak pakar muslim, khususnya pakar ekonomi islam seperti Umer Chapra dalam bukunya berjudul Islam and Economic Development, Akram Khan dalam bukunya berjudul What is Wrong with Islamic Economics? Monzer Kahf dalam bukunya berjudul Notes on Islamic Economics, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam bukunya berjudul Muslim Economic Thinking. Kesemuanya berusaha menyatukan kembali sebuah paradigma ilmu antara ekonomi dan islam dengan membahas suatu kajian yang sekarang dinamakan Islamic Economics. Kajian dari beberapa pakar tersebut berupaya untuk mengumpulkan kepingan “puzzle” yang belum tersusun menjadi gambar yang utuh. Alasan utamanya ialah karena Islamic Economics memiliki banyak konsep, prinsip, teori dan pendekatan yang belum terhubung satu sama lain. Hasilnya ialah beberapa pakar belum bersepakat dalam menjadikan Islamic Economics sebagai keilmuan yang berdiri sendiri.
Apa saja bukti-bukti bahwa Islamic Economics masih menjadi kepingan “Puzzle” yang belum tersusun secara utuh?. Secara sederhana, buktinya dapat ditemukan ketika membandingkan kandungan dari buku-buku ekonomi islam di perguruan tinggi. Misalnya saja, buku Ekonomi Makro Islam (dalam salah satu babnya) membahas kebijakan moneter dan fiskal islami, namun dua materi tersebut justru bisa muncul secara “sporadis” di buku pengantar ekonomi islam. Contoh lain misalnya, di salah satu buku ekonomi islam (yang membahas teori konsumsi) berusaha memadankan teori utilitas konvensional dengan konsep islami dengan membuat istilah-istilah kurva iso-maslahah, marginal berkah, hubungan subtitusi barang haram, dan sebagainya. Namun, sebagian buku lain, hanya mencuplik dari kandungan buku ekonomi konvensional dengan tetap mempertahankan teori utilitas konvensional. Terlebih lagi bukti lain dapat ditemukan dalam konteks publikasi ilmiah. Banyak sekali artikel jurnal dalam cakupan ekonomi islam yang masih berbeda-beda dari segi kandungannya hingga memiliki tiga pola penulisan yang berbeda. Pertama, ada yang berusaha menulis dari sudut pandang ekonomi sehingga kajian Alquran dan Hadis terkesan hanya tempelan “ornamen semata”. Kedua, ada yang berusaha menulis dari sudut pandang hukum normatif dari Alquran dam Hadis, namun sebenarnya penulis tersebut ingin membahas tentang penerapan dari konsep ekonomi secara riil. Ketiga, ada yang berusaha mengintegrasikan antara sudut pandang ekonomi dan hukum normatif dari Alquran dan Hadis namun masih ditemukan gap yang terasa jauh dan sebenarnya tidak terhubung.
Meskipun banyak pakar masih berdebat mengenai “apakah ekonomi islam layak menjadi ilmu?” tulisan-tulisan di buku maupun jurnal mengenai Ekonomi Islam mulai menjadi tren di Indonesia sejak 1990an. Begitu pula dengan mulai banyak bermunculannya jurusan ekonomi islam (dengan beragam penamaannya) di perguruan tinggi di Indonesia. Perdebatan ini masih berlangsung setidaknya hingga sekarang karena banyaknya perbedaan dari struktur pembahasan ekonomi islam, antara islam-sentris atau ekonomi-sentris. Dengan kata lain, para pakar masih belum menyepakati struktur pembahasan ekonomi islam yang universal. Banyak kalangan belum mempunyai kesamaan pemahaman dan pemikiran mengenai definisi ekonomi islam dan ruang lingkupnya sebagai suatu keilmuan. Padahal salah satu syarat suatu kajian menjadi sebuah ilmu ialah dari sisi universalitas, yaitu kajian tersebut dipahami dan disepakati oleh semua pakar di dunia.
Salah satu yang unik dari perkembangan keilmuan ekonomi islam ialah walaupun dari sisi keilmuan masih belum kuat, namun penerapan secara riilnya menunjukkan dinamika yang luar biasa pesat. Contohnya saja terkait penerapan industri halal di Indonesia. Diskusi mengenai industri halal semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen Muslim, terutama setelah munculnya kasus produk makanan yang terindikasi mengandung bahan haram.Dari kasus ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan penjaminan halal, perusahaan mulai mempertimbangkan aspek kehalalan pada produknya, masyarakat mulai memperhatikan logo halal, dan para akademisi mulai menyusun buku, jurnal, maupun mengadakan konferensi terkait industri halal. Mengacu pada fenomena ini, penyatuan antara konsep ekonomi dan agama (khususnya hukum halal haram) telah banyak diperhatikan oleh banyak kalangan, terutama oleh para pakar ilmu. Namun secara realitasnya, perkembangan keilmuan ekonomi islam dan industri halal masih belum pesat dibandingkan dinamika industrinya. Masih sedikit buku-buku maupun publikasi ilmiah yang membahas mengenai industri halal secara komprehensif jika dibandingkan dengan bahasan industri konvensional.
Terdapat lima alasan utama mengapa keilmuan ekonomi islam dikatakan masih menjadi “puzzle” yang membutuhkan bongkar pasang agar menjadi bagian utuh pondasi keilmuan. Pertama, belum ada kesepakatan penuh tentang kerangka teori. Hal ini karena pondasi normatif dan teori positif belum terhubung secara konsisten. Sebagian pakar berusaha menyusun kerangka teori dari ekonomi konvensional namun sebagian yang lain membangun kerangka dengan menekankan epistemologi islam. Kedua, banyaknya sub-bidang yang berkembang secara terpisah. Misalnya terdapat subbidang ekonomi ZISWAF, perbankan syariah dan industri halal. Semuanya berkembang secara terpisah sebagai objek penelitian tanpa dipandang sebagai kesatuan sistem ekonomi islam. Setiap literatur pada subbidang akhirnya berkembang secara sendiri-sendiri. Ketiga, prinsip ideal dalam Islam dan praktik ekonomi secara riil masih memiliki jarak. Sistem keuangan syariah, misalnya, memiliki tujuan etis dalam perspektif islam namun dalam praktiknya masih menghadapi persoalan kelembagaan, mekanisme kerja, respon pasar, dan sebagainya. Keempat, Tujuan akhir belum diterjemahkan dalam ukuran keberhasilan yang terpadu. Dalam Islam, sebenarnya terdapat tujuan kesejahteraan atau disebut falah. Namun tujuan ini belum dapat diterjemahkan dan diukur dalam pengukuran kinerja perusahaan, kinerja individu maupun kebijakan publik.
Mengutip dari Akhmad Akbar Sustamto dalam publikasinya berjudul “Toward a New Framework of Islamic Economic Analysis” bahwa apa yang menjadikan suatu analisis ekonomi bersifat “islam” merupakan salah satu penghambat perkembangan disiplin keilmuan ekonomi islam. Menurut penulis, hal ini memang memerlukan pemaknaan secara mendalam. Semuanya harus duduk bersama dalam memetakan dan membangun kerangka keilmuan terbaik. Namun setidaknya, menurut penulis, arah perkembangan keilmuan dan praktik ekonomi islam sudah berada pada jalan yang benar. Tugas yang tersisa ialah bagaimana mengumpulkan dan menyatukan kepingan “puzzle” yang berserakan agar menjadi satu bagian yang utuh disebut “Ekonomi Islam”. (Dian Friantoro, S.E., M.A.)
Penulis adalah Dosen Jurusan Manajemen Mutu Halal, Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Siliwangi (Unsil)
