RADAR TASIKMALAYA – Di tengah kompleksitas tantangan kesehatan masyarakat, perhatian publik nasional kini tertuju pada unit pelayanan paling mendasar: Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Keberadaan Posyandu di tingkat desa tidak lagi sekadar menjadi ruang rutin bulanan untuk menimbang balita atau mengukur tekanan darah lansia. Lebih dari itu, Posyandu kini diposisikan sebagai benteng terdepan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Namun, untuk memastikan transformasi layanan dasar ini berjalan efektif, dibutuhkan akselerasi sistemik melalui kehadiran Pendamping Tematik Kesehatan yang mampu menjembatani regulasi pusat dengan kewenangan lokal desa.
Urgensi hadirnya pendamping tematik ini berkaitan erat dengan konstruksi hukum yang melandasinya. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan otonomi dan kewenangan berskala lokal desa, termasuk hak mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk pemenuhan hak-hak dasar warga. Kedua, Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu meredefinisi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang tidak hanya melayani sektor kesehatan secara parsial, melainkan menjadi wadah integrasi enam bidang SPM. Ketiga, lahirnya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan makin mempertegas integrasi tata kelola kesehatan nasional melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), yang menuntut sinkronisasi data dan program dari tingkat pusat hingga ke komunitas terkecil.
Meskipun secara regulasi fondasinya sudah sangat solid, tantangan terbesar justru berada di tingkat tapak. Kader Posyandu di desa merupakan pahlawan kesehatan yang luar biasa. Namun, membebankan tata kelola SPM kesehatan ke Posyandu mulai dari percepatan penurunan angka stunting, pencegahan penyakit menular, pelayanan ibu hamil, hingga penginputan data kesehatan berbasis digital hanya kepada kader lokal kerap memicu apa yang disebut sebagai keterbatasan kapasitas teknis. Di sinilah letak mendesaknya kehadiran Pendamping Tematik Kesehatan.
Pendamping Tematik Kesehatan berperan sebagai fasilitator strategis yang mengawinkan kewenangan desa dengan target-target SPM nasional. Mereka tidak hadir untuk mengambil alih tugas kader Posyandu maupun pemerintah desa, melainkan untuk memberikan penguatan teknis dan advokasi kebijakan. Melalui pendampingan yang intensif, pendamping tematik dapat membantu aparat desa membaca data kesehatan warga secara presisi. Data tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), sehingga alokasi dana APBDes benar-benar menyasar kepada masalah kesehatan prioritas.
Selain itu, keberadaan pendamping tematik memastikan bahwa penguatan Posyandu sebagai LKD sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tidak berhenti pada tataran administratif belaka. Mereka mendampingi pembentukan dan optimalisasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu, menyelaraskan pembinaan antar sektor, serta memastikan kader mendapatkan pelatihan kompetensi yang terstandar. Tanpa adanya pengawalan ini, kebijakan nasional dan alokasi anggaran yang besar berisiko menguap tanpa memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, implikasi dari Perpres Nomor 13 Tahun 2026 menuntut seluruh daerah untuk memiliki sistem pelaporan dan evaluasi kesehatan yang terpadu. Pendamping tematik bertindak sebagai pengawal kualitas data di lapangan. Data kesehatan yang valid dan diambil secara real time dari Posyandu akan menjadi input penting bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan intervensi susulan. Tanpa ketersediaan pendamping yang memahami seluk beluk teknis kesehatan sekaligus memahami dinamika sosial politik desa, integrasi data yang diamanatkan perpres tersebut sulit terwujud.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi layanan kesehatan nasional tidak diukur dari seberapa megah pasal-pasal regulasi dirumuskan dalam setiap peraturan, melainkan dari seberapa presisi layanan dasar itu dirasakan oleh seorang ibu hamil atau anak balita di sudut-sudut desa terpencil. Membumikan SPM bidang kesehatan membutuhkan sinergi yang utuh antara hak otonomi desa, kelembagaan Posyandu yang kuat, dan pendampingan teknis yang kompeten.
Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama kementerian terkait perlu segera memikirkan dan mengambil langkah konkret untuk memformulasikan bagaimana pendamping tematik kesehatan kesehatan dihadirkan di desa. Mengabaikan kebutuhan pendampingan ini sama saja dengan membiarkan desa berjalan sendirian di tengah kompleksnya tanggung jawab kesehatan. Sudah saatnya kita memperkuat akar rumput demi mewujudkan kedaulatan kesehatan bangsa yang sesungguhnya. (Dadan Yogaswara, S.KM., M.K.M.)
Penulis adalah Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat FIK Universitas Siliwangi (Unsil) dan Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Indonesia (UI).
