RADAR TASIKMALAYA – Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang yang aman untuk belajar, berkembang, dan membangun masa depan. Namun, berbagai kasus yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kampus juga dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Ironisnya, banyak kasus tidak pernah sampai ke meja pelaporan karena korban memilih diam. Rasa takut, malu, khawatir disalahkan, atau takut mengganggu masa depan akademiknya membuat banyak penyintas memendam pengalaman tersebut seorang diri. Diamnya korban bukan berarti kekerasan tidak terjadi, melainkan sering kali menunjukkan bahwa lingkungan belum sepenuhnya memberikan rasa aman untuk berbicara.
Kekerasan seksual di kampus memiliki bentuk yang jauh lebih beragam daripada yang selama ini dipahami masyarakat. Banyak orang masih menganggap bahwa kekerasan seksual hanya terjadi ketika ada pemerkosaan atau kekerasan fisik. Padahal, kekerasan seksual dapat dimulai dari perilaku yang sering dianggap “sepele”, seperti komentar bernuansa seksual terhadap tubuh seseorang, siulan, candaan yang merendahkan, pesan pribadi yang tidak pantas, ajakan berkencan yang terus dipaksakan setelah ditolak, hingga sentuhan yang tidak diinginkan. Dalam perkembangan teknologi digital, bentuk kekerasan juga meluas menjadi penyebaran foto pribadi tanpa izin, ancaman penyebaran konten intim (sextortion), pelecehan melalui media sosial, pengiriman gambar atau video bermuatan seksual tanpa persetujuan, hingga penguntitan (cyberstalking). Semua bentuk tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius dan tidak boleh dinormalisasi.
Dalam lingkungan perguruan tinggi, kekerasan seksual sering kali terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Hubungan antara dosen dan mahasiswa, pembimbing dan mahasiswa bimbingan, senior dan junior, pimpinan organisasi dan anggota, atau bahkan sesama mahasiswa dalam situasi tertentu dapat menciptakan posisi yang tidak setara. Ketika seseorang memiliki kewenangan menentukan nilai, kelulusan, rekomendasi akademik, kesempatan penelitian, atau posisi organisasi, hubungan tersebut berpotensi disalahgunakan apabila tidak disertai etika profesional yang kuat. Oleh karena itu, kekerasan seksual di kampus tidak hanya berkaitan dengan persoalan perilaku individu, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana relasi kuasa dikelola secara bertanggung jawab.
Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa mahasiswi merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini bukan berarti mahasiswa laki-laki tidak dapat menjadi korban, karena siapa pun dapat mengalami kekerasan seksual tanpa memandang jenis kelamin. Namun, ketimpangan gender dan relasi kuasa membuat perempuan lebih rentan mengalami berbagai bentuk pelecehan maupun kekerasan seksual. Selain mahasiswi, kelompok lain yang juga memerlukan perhatian khusus adalah mahasiswa penyandang disabilitas, mahasiswa baru yang belum memahami mekanisme perlindungan kampus, mahasiswa perantau yang jauh dari keluarga, mahasiswa yang bergantung pada pembimbing atau pemberi beasiswa, mahasiswa yang sedang menjalani praktik lapangan atau magang, serta individu yang berada dalam posisi subordinat terhadap pelaku. Kerentanan mereka bukan disebabkan oleh karakter pribadi, melainkan oleh situasi dan relasi yang menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan.
Dampak kekerasan seksual tidak berhenti pada luka fisik. Banyak penyintas mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi akademik, kehilangan rasa percaya diri, bahkan keinginan untuk menghentikan studi. Tidak sedikit korban yang menghindari ruang kelas, laboratorium, organisasi, atau kegiatan akademik karena takut bertemu pelaku. Dalam jangka panjang, pengalaman tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup, hubungan sosial, dan masa depan korban. Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak boleh hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan proses pemulihan korban berjalan secara menyeluruh.
Sayangnya, masih banyak korban yang enggan melapor. Kekhawatiran akan victim blaming, rasa malu, tekanan dari lingkungan, atau ketakutan bahwa identitasnya akan terbongkar menjadi alasan utama. Sebagian korban juga takut dianggap membesar-besarkan masalah atau khawatir pelaku memiliki posisi yang lebih berkuasa. Perasaan tersebut merupakan respons yang sering dialami penyintas dan perlu dipahami dengan empati. Yang terpenting, korban perlu mengetahui bahwa mereka tidak harus menghadapi pengalaman tersebut sendirian. Meminta pertolongan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah untuk melindungi diri dan memperoleh dukungan yang dibutuhkan.
Bagi mahasiswa yang masih ragu atau takut melapor secara formal, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mencari orang yang dipercaya. Orang tersebut dapat berupa teman dekat, anggota keluarga, dosen wali, dosen yang dipercaya, konselor kampus, psikolog, atau anggota Satgas PPKPT. Berbicara kepada seseorang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu korban mengurangi beban emosional sekaligus memperoleh informasi mengenai pilihan yang tersedia. Korban juga dapat mencatat kronologi kejadian, menyimpan bukti percakapan, pesan, foto, atau informasi lain yang relevan apabila merasa aman untuk melakukannya. Dokumentasi tersebut dapat membantu apabila di kemudian hari korban memutuskan untuk menempuh jalur pelaporan.
Perguruan tinggi yang telah membentuk Satgas PPKPT memiliki mekanisme pelaporan yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan. Selain itu, korban juga dapat memperoleh bantuan dari psikolog, lembaga bantuan hukum, unit layanan perempuan dan anak, atau lembaga perlindungan lainnya apabila memerlukan pendampingan lebih lanjut. Yang perlu dipahami adalah bahwa setiap korban memiliki hak untuk menentukan langkah yang paling sesuai dengan kondisinya. Tidak semua korban siap melapor pada saat yang sama, sehingga pendekatan yang digunakan harus menghormati pilihan, keselamatan, dan kebutuhan korban.
Pencegahan kekerasan seksual juga merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika. Mahasiswa perlu membangun budaya saling menghormati dan memahami pentingnya consent dalam setiap interaksi. Dosen dan tenaga kependidikan harus menjaga profesionalisme serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau penyalahgunaan relasi kuasa. Organisasi kemahasiswaan perlu menciptakan kegiatan yang aman dan bebas dari perpeloncoan maupun pelecehan. Pimpinan perguruan tinggi harus memastikan bahwa setiap kebijakan, mekanisme pelaporan, dan proses penanganan benar-benar berpihak pada perlindungan korban. Kampus yang aman bukan dibangun oleh satu unit kerja, tetapi oleh komitmen bersama seluruh komunitas akademik.
Pada akhirnya, keberanian membangun kampus yang bebas dari kekerasan seksual dimulai dari keberanian untuk menghentikan normalisasi terhadap perilaku yang merendahkan martabat orang lain. Tidak ada candaan yang pantas jika membuat seseorang merasa takut. Tidak ada kewenangan akademik yang boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan seksual. Tidak ada prestasi institusi yang lebih penting daripada keselamatan dan martabat manusia. Kampus harus menjadi ruang di mana setiap mahasiswa merasa dihargai, didengar, dan dilindungi. Ketika penyintas memperoleh dukungan, ketika teman berani menjadi penolong, dan ketika institusi berpihak pada keadilan, perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat mencetak lulusan yang cerdas, tetapi juga melahirkan generasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap sesama. (Wiwi Widiastuti)
Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Siliwangi (Unsil).






