RADAR TASIKMALAYA – Pemerintah adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan kebijakan dalam suatu negara. Dalam ilmu hukum dan politik, salah satu syarat utama berdirinya sebuah negara adalah adanya pemerintahan (Rombot et al., 2023).
Pemerintah bertugas menyusun aturan, melaksanakan program pembangunan, dan memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Oleh karena itu, keberadaan pemerintah sangat penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Pemerintah bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga tulang punggung bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sistem demokrasi, suara rakyat bukan hanya simbol, tetapi menjadi dasar dari setiap keputusan publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari pemilihan umum hingga pengawasan kebijakan pemerintah menjadi sangat penting. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai dengan berlangsungnya pemilu lima tahunan, tetapi juga dengan adanya ruang yang terbuka bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan aspirasi.
Namun, kenyataan yang terjadi saat ini justru bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Salah satu contoh yang paling nyata adalah proses penetapan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Proses tersebut mendapatkan kritik tajam karena dianggap dilakukan secara terburu-buru tanpa kajian yang mendalam dan menyeluruh. Bahkan, prosesnya dinilai tertutup karena minimnya informasi yang diberikan kepada publik.
Kurangnya transparansi ini membuat rakyat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang sangat penting bagi masa depan negara. Padahal, dalam negara demokratis, rakyat bukan hanya pemilih dalam pemilu, tetapi juga pemilik suara yang sah dalam menentukan arah kebijakan negara. Ketika suara rakyat diabaikan dan proses legislasi berlangsung secara sepihak, maka kepercayaan terhadap pemerintah pasti akan menurun.
Transparansi diperlukan agar rakyat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Perasaan dilibatkan ini penting, karena dapat memperkuat kepercayaan dan kerja sama antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, transparansi juga dapat meminimalisasi munculnya kesalahpahaman, penolakan, bahkan demonstrasi.
Salah satu cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mewujudkan transparansi adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Transparansi digital berarti pemerintah secara aktif menyebarkan informasi penting kepada masyarakat, baik itu terkait kebijakan, kegiatan politik, maupun keputusan pemerintahan, melalui media sosial resmi atau situs web yang dikelola langsung oleh instansi pemerintah. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menduga-duga atau hanya mengandalkan informasi dari sumber yang belum jelas kebenarannya.
Selain membagikan informasi, transparansi digital dapat menjadi sarana pelayanan publik yang efektif. Masyarakat dapat mengakses data anggaran, memantau proyek pemerintah, memberikan laporan atau pengaduan, bahkan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan secara daring. Jika sistem ini dijalankan dengan serius dan konsisten, maka hubungan antara rakyat dan pemerintah akan semakin kuat, karena kepercayaan tumbuh dari keterbukaan.
Negara-negara di dunia telah membuktikan bahwa transparansi dalam pemerintahan bisa ditingkatkan melalui digitalisasi layanan publik. Estonia menjadi salah satu contoh terbaik dengan program e-Estonia, di mana hampir seluruh layanan publik tersedia secara daring. Mulai dari pemungutan suara secara elektronik, tanda tangan digital, hingga akses terhadap data kesehatan, semuanya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat (Rian Farta Wijaya, fAHMI Kurniawan, Randi Rian Putra, 2024).
Contoh lainnya datang dari Singapura melalui program Smart Nation. Pemerintahnya menyediakan sekitar 90% layanan publik secara daring, dan bahkan 50% warga sudah menggunakan pengenalan wajah digital untuk mengakses layanan publik. Hal tersebut menghemat biaya negara hingga S$3 miliar per tahun dan meningkatkan kepuasan publik hingga 82% (Ilyasi, 2025).
Data-data di atas, menunjukkan bahwa ketika pemerintah serius membangun sistem yang transparan dan efisien, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan meningkat. Selain itu, digitalisasi dalam transparansi pemerintahan membawa dampak yang sangat baik secara signifikan. Teknologi digital mempermudah arus informasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui platform daring, seperti situs resmi kementerian, aplikasi pelaporan publik, hingga media sosial resmi pemerintah, rakyat dapat lebih cepat mengetahui program, anggaran, hingga keputusan penting yang sedang atau akan dijalankan.
Begitu juga sebaliknya, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan kritik, saran, atau laporan langsung kepada pemerintah tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit. Digitalisasi pada dasarnya menjembatani komunikasi dua arah antara rakyat dan pemerintah. Jika dimanfaatkan secara bijak, digitalisasi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun kepercayaan publik serta memperkuat semangat keterbukaan dalam sistem demokrasi.
Indonesia harus mulai mencoba menerapkan digitalisasi dalam upaya membangun transparansi pemerintahan. Langkah ini penting untuk menjaga keharmonisan antara rakyat dan pemerintah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Di era serba digital seperti sekarang, masyarakat ingin mendapatkan informasi secara cepat, mudah, dan akurat. Maka dari itu, digitalisasi menjadi jembatan untuk membuka akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.
Meski demikian, kita harus bersikap realistis. Digitalisasi tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Prosesnya perlu dirancang secara bertahap dan penuh perhitungan. Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi tersedia dan merata, termasuk di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Aparatur pemerintah perlu dibekali dengan pelatihan dan pengetahuan yang cukup agar mampu mengelola sistem digital secara profesional dan bertanggung jawab.
Jika semua elemen-elemen tersebut dipersiapkan dengan matang, maka penerapan digitalisasi dalam transparansi pemerintahan bukan hanya akan menjadi harapan, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui sistem yang terbuka dan berbasis teknologi, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan, sementara pemerintah dapat membangun komunikasi yang lebih efektif dan terpercaya. Inilah bentuk nyata demokrasi yang kuat dan berpihak pada rakyat. (Sendy Dinova)
Penulis merupakan mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2022, Universitas Siliwangi.
