RADAR TASIKMALAYA – Kemerdekaan sebuah negara bangsa dan sistem demokrasi memiliki makna yang sama yakni hakikat kebebasan. Konsekuensi logis dari proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 yakni memilihnya Indonesia sebagai negara demokrasi. Peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia bersamaan dengan tahun politik yakni rangkaian Pemilu 2024.
Pesta demokrasi yang hampir memasuki babak akhir, pelantikan presiden dan wakil presiden tinggal menunggu waktu, begitu pula anggota legislatif dari tingkat kota/kabupaten, provinsi hingga pusat. Bagian akhir nanti nanti yakni pemilu kepala daerah.
Agustus yang begitu sakral bagi seluruh bangsa Indonesia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hal yang cukup mengganggu terutama dinamika politik yang berkaitan dengan Pilkada serta akan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi. Beliau merupakan Presiden kedua setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai produk demokrasi pasca reformasi, hasil pemilihan umum langsung. Sayangnya, tujuan demokrasi sebagaimana amanat reformasi kini tinggal kenangan. Indonesia menjadi oligarki masa kini yang dihiasi pula oleh politik dinasti.
Demokrasi yang idealnya bukan hanya prosedur untuk menentukan kepemimpinan atau berebut kekuasaan secara bebas. Namun, seharusnya demokrasi itu sebagai sebuah jalan untuk menyejahterakan rakyat, lebih jauh lagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan membawa sebuah bangsa menjadi lebih maju. Namun, jika suara rakyat masih bisa dibeli secara legal dan formal, jelas itu bukan demokrasi.
Apa yang terjadi pada momentum ini malah sebaliknya, elit politik semakin rakus akan kekuasaan tanpa mempertimbangkan keadilan pada rakyat banyak, tanpa nilai dan etika politik sebagai sebuah bangsa yang beradab. Orientasi pembangunan nasional yang diwujudkan dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya menjadi ajang legitimasi Jokowi yang dianggap gagal dalam memenuhi janji dua periode menjadi Presiden. IKN sendiri bukan bagian dari janji politik.
Harapan untuk berkantor di IKN sebelum lengser pun tidak jelas, upacara kemerdekaan di sana memang nampak akan terjadi tahun ini walau terkesan dipaksakan karena belum rampung 100 persen. Begitu percaya diri akan banyak investor asing mendukung secara finansial pun hanya omong kosong. Pada akhirnya menggunakan APBN juga yang seharusnya banyak prioritas lain, apalagi utang negara yang sudah semakin membengkak.
Ujung masa kepimpinan nasional yang mewariskan pembangunan infrastruktur sebagai kebanggaan, terdapat pula beberapa hal yang perlu dikritisi. Apa pun yang menjadi kebijakan seorang pemimpin memerlukan dukungan anggaran yang besar. Sementara dana yang digunakan bukan dari kantong pribadi, melainkan uang rakyat. Sangat ironi jika pemimpin hanya memikirkan fasilitas untuk para pejabat bukan untuk kepentingan rakyat.
Jokowi yang sejatinya merupakan kader PDI Perjuangan, pada masa akhirnya harus berpisah, walau masih banyak para elit dan parpol lain yang menjadi pendukung beliau. sudah mulai tampak perang saudara di antara mereka. Prabowo yang disinyalir sebagai kelanjutan dari rezim Jokowi, masih menjadi misteri apakah akan konsisten meneruskan cara-cara kepemimpinan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Hal di atas cukup berdampak pula pada dinamika menjelang Pilkada serentak nanti, terutama Pilgub Jabar dan Jakarta. Mempereteli satu persatu parpol yang diharapkan menjadi oposisi pemerintah, sudah semakin nampak. Bergabungnya PKS ke KIM plus dan menyatakan tidak mendukung Anies Baswaden pada Pilkada Jakarta. Paling baru mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar disinyalir erat dengan kebiasaan mengintervensi beberapa parpol lain agar dipimpin oleh tokoh yang bisa diatur istana, sudah menjadi tontonan selama 10 terakhir ini.
Bolehkah kita sebagai warga negara untuk merenung, bahkan jengah dan muak dengan perilaku politik para tokoh nasional. Berebut, berkompromi, serta berbagi kekuasaan yang nir’etika, rasa empati yang rendah pada masyarakat kecil. Rakyat dipaksa untuk bangga dan bahagia akan capaian pemerintah, padahal daya lebih yang semakin rendah, kebutuhan pokok yang bersamalah, subsidi banyak yang hilang, nawacita dan swasembada hanya isapan, nilai tukar rupiah pun tidak mencapai level yang dijanjikan.
Pesta kemerdekaan yang gegap gempita di seluruh penjuru tanah air, nampak dipinggir jalan rakyat meninta sumbangan recehan hanya untuk membeli cat, lampu disko guna menghias gapura di gang-gang sempit mereka. Sebaliknya, para elit tertawa bersama menyiapkan tujuhbelasan di Ibu Kota baru. Ironi memang, kemerdekaan baru bisa dinikmati para elit dengan segudang fasilitas memanfaatkan keuangan negara. Sementara, sebagian besar rakyat hanya bisa meratapi kebahagiaan yang tengah dinikmati para penguasa.
Akankah suksesi kepemimpinan nasional ini membawa pada prinsip dan nilai demokrasi? Masa transisi ini sebagai batu loncatan menuju pada tujuan proklamasi dan reformasi. Walaupun Capres terpilih bagian dari rezim sekarang apalagi terikat oleh sang anak sebagai Cawapres terpilih. Namun, politik mudah berputar, bisa saja Prabowo berani berdiri tanpa diintervensi Jokowi, membawa pada hakikat kemerdekaan. (Adi Saputra SPd MPd)
Penulis merupakan Dosen MKWK PPKn Universitas Siliwangi
Semoga pemerintahan bisa lebih bijaksana dalam negara demokrasi ini karena pemerintah itu di pilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat bukan sebaliknya, hanya memuaskan dirinya sendiri
Kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang telah menyimpang dari tujuan awal reformasi kemudian menjadi alat bagi oligarki dan politik dinasti, lenyap sudah keadilan dan etika dalam berpolitik di negeri ini. Mau jadi apa bangsa kita jika demokrasi saja sudah mulai mati?
Artikel ini membahas tentang semakin hilangnga demokrasi di negara kita tercinta, negara Indonesia.
Penulis menuliskan tentang faktor-faktor yang terkait dengan semakin hilangnya demokrasi di negeri Indonesia.
Pertama, penulis menjelaskan tentang definisi demokrasi yang seharusnya. Dimana seharusnya demokrasi itu sebagai sebuah jalan untuk mensejahterakan rakyat lebih jauh lagi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan membawa sebuah bangsa menjadi lebih maju.
Kedua, penulis menceritakan bagaimana para elit politik menjadi semakin haus akan kekuasaan tanpa mempertimbangkan keadilan terhadap rakyat banyak. Pembangunan IKN menjadi legitimasi Jokowi yang gagal memenuhi janji ketika menjadi presiden.
Artikel ini juga membahas dampak dari rezim Jokowi pada pilkada mendatang. Mempereteli satu demi satu parpol yang semakin nampak, dengan bergabung nya PKS ke KIM Plus dan menyatakan tidak mendukung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta.
Penulis juga mengungkapkan pendapatnya tentang ketidakadilan yang dilakukan pemerintah. Dimana para elit tertawa diatas penderitaan rakyatnya.
Dalam keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan dibawa. Akankah kepemimpinan nasional ini membawa pada prinsip dan nilai demokrasi. Penulis juga menyimpulkan bahwa bisa saja Prabowo berani berdiri tanpa diintervensi Jokowi dan membawa negara pada hakikat kemerdekaan.
Para wakil rakyat yang mengurusi pemerintahan mereka seakan lupa bahwa tujuan utama mereka adalah mensejahterakan rakyat karena rakyat, karena hak rakyat juga mendapat kesejahteraan sosial, tetapi mereka sangat memaksakan beberapa keinginan mereka seperti contoh yang sangat baru yaitu RUU pilkada yang hampir disahkan
Demokrasi yang dianggap sebagai salah satu aspek penting dari kemerdekaan Indonesia. Dimana kemerdekaan bukan hanya dilihat dari aspek politik, lepas dari penjajahan, tetapi juga dari bagaimana sistem demokrasi berkembang dan diterapkan di Indonesia. Benar, saat ini demokrasi telah diselewengkan oleh tikus-tikus yang lebih fokus pada kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Berharap apa? tidak ada.
Rakyat kecil yang sudah diberi beribu janji manis oleh pemimpin yang dulunya mengemis suara mereka atau bahkan dibeli seharga 50 ribu, kini tidak mendapat apa-apa, manisnya tidak, hanya janji belaka.
Penulis, Adi Saputra, mengutarakan kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi dan pemerintahan Indonesia saat ini.
artikel ini merupakan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi dan politik di Indonesia saat ini. Terutama menjelang pergantian kepemimpinan. Penulis menyoroti kegagalan sistem demokrasi dalam memenuhi harapan rakyat dan memperingatkan tentang masa depan yang mungkin tidak lebih baik jika tidak ada perubahan signifikan dalam praktik politik di negara ini.
Kemerdekaan yang ke 79 ini di barengi dengan rangkaian Pemilu 2024. Pelantikan presiden dan wakil presiden juga anggota legislatif lainya tinggal menunggu waktu, tetapi banyak yang menggagu terutama dinamika politik yang berkaitan dengan Pilkada. Demokarasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan, namun sekarang suara rakyat bisa dibeli secara legal dan formal. Di IKN pesta kemerdekaan di dekorasi dengan semegah mungkin, sebalik nya rakyat menghias gapura harus meminta sumbangan untuk menghiasnya. Karena itu banyak warga yang kesal dengan dinamika politik saat ini.
Nama : Nabila Althof S
NPM : 247006111011
Kelas : E
Prodi : Informatika
Dari yang saya pahami, artikel ini berisi tentang demokrasi yang kini tinggal kenangan,indonesiapun kini dihiasi dengan politik dinasti. Yang katanya demokrasi namun sekarang suara rakyatpun bisa di beli dengan legal. Mirisnya keadilan bagi rakyat indonesia, dan pemerintahan yang mementingkan fasilitas bagi pejabat negara bukan memikirkan rakyat yang menjerit dengan demokrasi yang di kuasai oleh dinasti jokowi. Saya sangat setuju dengan apa yang dipaparkan dalam artikel ini.
menurut saya dari perjalanan demokrasi selama 79 tahun, apakah indonesia telah berhasil mewujudkan cita cita demokrasi yang di canangkan saat kemerdekaan, serta apa yang perlu di perbaiki dan di jaga kedepan nya
Sebagai bangsa Indonesia kita tentu saja harus mempunyai nilai dan pendapat terhadap masalah yang sedang terjadi pada indonesia , tentu saja kita tidak boleh lengah dalam dunia politikus ini , justru kita harus menunjukan pendapat yang benar , jalan yang benar
Artikel di atas mencerminkan pandangan kritis terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia saat ini, terutama menjelang akhir masa pemerintahan presiden Jokowi dan menjelang pemilu 2024.
Analisis nya yaitu penegasan bahwa kemerdekaan dan demokrasi memiliki makna kebebasan, mengkritik kondisi demokrasi yang dianggap tidak ideal di Indonesia, bukanya menjadi sarana untuk mensejahterakan rakyat dan kualitas sumber daya manusia, demokrasi malah jadi oligarki dan politik dinasti, penggunaan dana rakyat untuk fasilitas pejabat daripada kepentingan umum,tindakan PKS dan Golkar serta kemungkinan intervensi dari istana yang mengindikasikan pertarungan kekuasaan internal dalam parpol,dan elit politik yang di nilai menikmati fasilitas dan kemewahan sementara rakyat harus berjuang dengan kesulitan ekonomi
Izin berkomentar pak
Perkenalkan saya Ismatul Ilmi npm 247006111137 jurusan informatika kelas E tahun 2024.
Sesuai dengan yang bapak sampaikan pada artikel ini tentang kemerdekaan demokrasi.
Saya izin bertanya pak
Terkait dengan pesta demokrasi yang terjadi tahun 2024 sekarang ini bersamaan dengan serangkaian kegiatan pemilu tahun 2024. Apakah pemilu tahun 2024 ini sudah terjadi sesuai dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Mengingat sebelumnya terjadi gugatan dari Paslon lain yang kesannya seperti pemilu kali ini tidak transparan dan kepada pihak yang kalah merasa dicurangi/tidak adil. Jadi apakah pesta demokrasi tahun ini sudah terealisasikan dengan benar pak?
Terimakasih.
Demokradi di Indonesia saat ini patut di pertanyakan, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam pemerintahan di indonesia yang sangat jelas terlihat khusus nya dalam pemilu, tetapi ada juga masyarakat yang tidak menyadarinya bahkan tidak peduli akan hal tersebut. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat tentang sistem demokrasi di Indonesia yang mulai melenceng?
Demokradi di Indonesia saat ini patut di pertanyakan, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam pemerintahan di indonesia yang sangat jelas terlihat khusus nya dalam pemilu, tetapi ada juga masyarakat yang tidak menyadarinya bahkan tidak peduli akan hal tersebut. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat tentang sistem demokrasi di Indonesia yang mulai melenceng??
Dalam politik dinasti ini banyak kekeliruan karena dilantiknya anak pak jokowi yakni gibran itu termasuk pilihan rakyat yang menjadi itu kesalahan rakyat juga yang menjadi masalahnya adalah pemerintahan yang menolak ruu mk dan malah membuat ruu pemerintahan yang baru, dan memang kesalahan jokowi sangat mempengaruhi ke perekonomian yaitu ketika ia mengintervensikan bahwa ada investor asing yang akan mendanai padahal hal tersebut belum tentu mungkin yang menjadikan menguras uang rakyat lagi dan itu sangat memperparah amukan masa, apalagi dengan beberapa pejabat pemerintah yang korup Apakah demokrasi sudah hilang? atau reformasi menyeluruh akan dilakukan?
Dalam politik dinasti ini banyak kekeliruan karena dilantiknya anak pak jokowi yakni gibran itu termasuk pilihan rakyat yang menjadi itu kesalahan rakyat juga yang menjadi masalahnya adalah pemerintahan yang menolak ruu mk dan malah membuat ruu pemerintahan yang baru, dan memang kesalahan jokowi sangat mempengaruhi ke perekonomian yaitu ketika ia mengintervensikan bahwa ada investor asing yang akan mendanai padahal hal tersebut belum tentu mungkin yang menjadikan menguras uang rakyat lagi dan itu sangat memperparah amukan masa, apalagi dengan beberapa pejabat pemerintah yang korup Apakah demokrasi sudah hilang? atau reformasi menyeluruh akan dilakukan?
Dalam politik dinasti ini banyak kekeliruan karena dilantiknya anak pak jokowi yakni gibran itu termasuk pilihan rakyat yang menjadi itu kesalahan rakyat juga yang menjadi masalahnya adalah pemerintahaan yang membuat ruu yang baru, dan memang kesalahan jokowi sangat mempengaruhi ke perekonomian yaitu ketika ia mengintervensikan bahwa ada investor asing yang akan mendanai padahal hal tersebut belum tentu mungkin yang menjadikan menguras uang rakyat lagi dan itu sangat memperparah amukan masa, apalagi dengan beberapa pejabat pemerintah yang korup Apakah demokrasi sudah hilang? atau reformasi menyeluruh akan dilakukan?
Secara politik, jika Prabowo benar-benar ingin melanjutkan kebijakan Jokowi, ia perlu menemukan keseimbangan antara menjaga kesinambungan dan menawarkan visi serta solusi baru yang lebih segar untuk menjawab tantangan yang ada di masa depan.
menurut bapa bagaimana melaksanakan pembangunan demokrasi di Indonesia agar bisa lebih baik dari yang sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia tidak turut serta dalam pembangunan demokrasi di Indonesia?
Nama: Rianti Sonia Zahra
Npm:244102111072
Artikel ini membahas tentang kepemimpinan nasional menjelang pemilu 2024 yg mana dg demokrasi itu untuk menyejahterakan rakyat namun malah menyimpang menjadi oligarki dan ployik dinasti.
Disini juga menyoroti tentang pembangunan IKN yg seperti di paksakan namun kebutuhan rakyat malah di abaikan sehingga rakyat merasa tidak puas oleh keadaan ekonomi sekarang lalu ada juga banyak perpecahan antar partai politik
Artikel ini membahas tentang politik di Indonesia, khususnya akhir masa kepresidenan Presiden Jokowi dan Pemilu 2024. Meskipun seharusnya kemerdekaan dan demokrasi memberikan rakyat hak-hak dan kesejahteraan, penulis beranggapan bahwa Indonesia saat ini dikuasai oleh elit politik yang haus kekuasaan. Proyek pembangunan seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dipandang sebagai wajang legitimasi Jokowi yang dianggap gagal oleh rakyat, meskipun itu bukan bagian dari janji politik. Artikel ini juga menunjukkan bahwa penulis mewakilkan para rakyat yang merasa kecewa dengan keadaan demokrasi Indonesia pada saat ini.