Selamat, Kota Tasikmalaya Tidak Lagi Termiskin di Jawa Barat

Pemerintahan142 Dilihat

Dengan jumlah penduduk miskin seperti tabel sebelum ini, berikut adalah jumlah penerima Bantuan Sosial se-Priangan Timur. Data yang kami dapatkan dari BPS hanya sampai tahun 2020 (lihat grafis II).

Penerima Bansos Priangan Timur
Penerima Bansos Priangan Timur. DESAIN GRAFIS: Sona Sonjaya / Radar Tasikmalaya

Sampai tahun 2020, jumlah penerima bantuan sosial Kota Tasikmalaya hanya 47.397 jiwa, jauh di bawah jumlah DTKS pada tahun yang sama, yaitu 59.621 jiwa.

BPS juga telah secara resmi mengumumkan garis kemiskinan kota/kabupaten se-Jawa Barat (lihat grafis III).

Garis Kemiskinan Priangan Timur
Garis Kemiskinan Priangan Timur. DESAIN GRAFIS: Sona Sonjaya / Radar Tasikmalaya

Ada penambahan jumlah pendapatan minimal agar tidak termasuk keluarga miskin bagi warga Kota Tasikmalaya senilai Rp 19.000 per orang/bulan. Dengan asumsi 1 orang memiliki 1 pasangan dan 2 anak, jumlah penduduk miskin diperkirakan akan meningkat jika peningkatan UMR Kota Tasikmalaya di bawah Rp 60.000/orang/bulan. Demikian juga dengan sektor informal.

Pengurangan beban keluarga selama ini ditopang bantuan sosial yang diterima warga. Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 1 keluarga menerima Rp 200.000/bulan. Bukan jumlah kecil bagi keluarga penerima. Apalagi kalau kita menghitung bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan, bantuan terdampak kenaikan BBM, bantuan terdampak covid, bantuan iuran jaminan Kesehatan, dsb.

Data-data mengenai jomplangnya penerima bantuan sosial dan angka kemiskinan Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya menerima sokongan bantuan sosial sebagai pengurang beban pengeluaran keluarga. Tentu ini bukan kabar baik. Karena pemerintah pusat akan melakukan pemutahiran data sosial ekonomi. Sangat bisa diperkirakan jumlah penerima bantuan sosial akan menurun. Beban pengeluaran keluarga akan dikembalikan kepada keluarga masing-masing.

Agar predikat kota termiskin se-Jawa Barat tidak kembali, pemerintah daerah diharapkan segera menyusun program intervensi yang tepat bagi masyarakat, baik yang miskin absolut maupun yang miskin relatif. Program pemberdayaan yang memiliki daya ungkit bagi peningkatan pendapatan keluarga harus segera dilaksanakan secara masif.

Di sisi lain, jangan manjakan masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial. Berikan bantuan benar-benar kepada yang memerlukannya, benefiacies yang tepat. Tentu harus ada indikator pasti dalam memverifikasi dan memvalidasi calon penerima bantuan.

Berikan kail, jangan ikan. Karena kemampuan APBN/APBD dalam memberikan bantuan untuk menopang kebutuhan keluarga akan tiba pada titik jenuh. Bandingkan anggaran untuk yang benar-benar memberdayakan masyarakat dengan bantuan sosial. Dengan memberdayakan, kita memandirikan, dengan bantuan sosial, kita memanjakan. (Mia Wastuti SSos MSc MEng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *