RADAR TASIKMALAYA – KPK yang telah menetapkan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian Hasto menyatakan menghormati proses hukum, namun berjanji akan membuka kotak pandora yang disimpan di Rusia. Hal tersebut membuktikan bahwa politik semakin tidak tentu arah. Tahun politik 2024 secara formal berakhir, dan tahun 2025 seharusnya bangsa kita bersuka cita. Terpilihnya Prabowo dan Gibran yang merupakan pasangan serasi antara tokoh senior, didampingi oleh Mas Wapres yang mewakili spirit anak muda menuju Indonesia emas 2045.
Belum lagi dukungan mayoritas di parlemen yang tergabung dalam KIM Plus, kabinet 100 menteri Prabowo, serta semua kepala daerah hasil Pilkada serentak pun sudah resmi terpilih.
Dalam hukum administrasi negara, ada pepatah “ketika politik berakhir, maka administrasi dimulai”, artinya bahwa setelah persaingan panas di arena pemilu sebagai proses politik, maka pemerintah yang terpilih fokus bekerja. Sebaliknya, yang kalah kalau tidak bergabung mendukung dari dalam, bisa memilih untuk menjadi penyeimbang atau oposisi, melakukan kontrol atau kritik konstruktif.
Berharap adanya pemenang dan pecundang sejati,
Tapi tidak bagi bangsa kita, utamanya dalam satu dekade ini, masih ingat setelah Pilpres 2014 dan 2019, bangsa kita terpolarisasi oleh cebong (pendukung fanatik Jokowi), dan kampret atau kadrun (pendukung Prabowo).
Terpilihnya Jokowi-JK pada Pilpres 2014 tidak membuat selesai pertarungan antar pendukung, apalagi di media sosial. Bahkan, pada periode kedua Jokowi pada tahun 2019, Prabowo akhirnya bergabung ke pemerintahan, namun konflik di akar rumput terus berlanjut. Tensi mulai menurun menjelang persiapan Pemilu 2024, hubungan antara Jokowi dan Megawati (PDIP) semakin renggang, Jokowi tidak mendukung Ganjar-Mahfud yang diusung PDIP, malah memaksakan anak sulungnya Gibran sebagai Cawapres Prabowo yang kontroversi karena adanya pelanggaran etik melalui putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai Cawapres. Pilpres 2024 yang diikuti oleh tiga pasangan sehingga membuat adanya dinamika baru dalam politik Indonesia.
Setelah Cebong vs Kampret mereda, kini muncul perang Baratayudha yang notabene dulunya merupakan satu kolam kecebong. Bagi PDIP, Jokowi dianggap anak durhaka, pengkhianat, bersama anak dan menantunya atau pengikutnya dianggap sebagai Kurawa. Sementara itu, Megawati dan barisan setia banteng merah merupakan pihak yang telah dikhianati oleh dinasti Jokowi, sehingga memosisikan diri sebagai pihak pandawa.
Bagaimana tidak, Jokowi diangkat dari tukang kayu menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI, Presiden 2 periode. Bahkan, anaknya Gibran pun menjadi Wali Kota Solo, menantunya Boby Wali Kota Medan, semuanya menggunakan kendaraan PDIP. Namun, kini kemesraan itu sirna sudah menjelang Pilpres 2024.
Alasan Jokowi meninggalkan PDIP bisa jadi karena merasa sakit hati, beberapa kali di-roasting oleh PDIP, Ibu Mega tak segan mengatakan bahwa tanpa PDIP, Jokowi itu bukan apa-apa. Ada benarnya, namun perlu diingat bahwa sebelum ada sosok Jokowi, PDIP selalu kalah Pemilu 2004 dan 2009, naik signifikan lagi setelah mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.
Menurut PDIP, Jokowi mulai meninggalkan barisan banteng karena tidak direstui meminta perpanjangan jabatan 3 periode, dan atau tujuh tahun sebagaimana yang sempat ramai beberapa tahun lalu.
Pasca penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, orang nomor dua di partai banteng moncong putih itu menyimpan kotak pandora yang akan dibuka.
Walau KPK sebagai lembaga penegak hukum, namun sulit untuk memisahkan dari campur tangan Jokowi, yang pada saat menjadi presiden merevisi UU KPK yang semakin dilemahkan, dapat dipermainkan oleh penguasa. Presiden memang sudah berganti, tetapi Prabowo merupakan kelanjutan dari Jokowi.
Saling menjebak antara PDIP dengan Jokowi dengan sisa kekuatannya yang dititipkan pada rezim Prabowo membuktikan bahwa politik Indonesia itu memang busuk. Jokowi dan keluarga dan serta para pendukungnya apakah memang pantas dan layak untuk dijadikan teladan politik bagi bangsa Indonesia? Silakan para pembaca untuk merenunginya.
Apakah para pendiri bangsa kita di masa lalu melakukan hal demikian? Pada saat Bung Karno dijadikan tahanan rumah oleh Orde Baru, sesakit apa pun Bung Karno dan keluarga sampai harus meninggal dalam tahanan politik, anaknya yang rela menjadi korban politik selama Soeharto berkuasa 32 tahun.
Bahkan Pak Harto yang dianggap paling otoriter saja, kemudian mengundurkan diri karena desakan mahasiswa pada reformasi 1998, apakah ngotot untuk memaksakan anaknya jadi penerus tahta? BJ Habibie, Gus Dur, Ibu Mega dan Pak SBY, mereka lebih siap pada saat kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi, memang harus memiliki mental untuk tidak berkuasa setalah tidak lagi berkuasa. Jokowi memang beda, terkena gejala post power syndrome yang paling akut.
Uniknya, dari awal muncul sampai sekarang pasca lengser, terbiasa membantah ucapannya sendiri, parahnya lagi diikuti oleh anaknya yang sekarang menjadi Wapres.
Kembali kepada KPK yang sulit untuk dilepaskan dari politik, lembaga hukum yang merupakan produk politik, bahkan pansel KPK yang sekarang terpilih menjadi pimpinan KPK, dilakukan menjelang beberapa saat masa jabatan presiden Jokowi berakhir. Jadi pada saat hubungan PDIP dan Jokowi baik-baik saja kasus ini tidak terungkap, namun setelah mereka tidak satu kolam, barulah kasus ini dianggap dengan ditetapkannya Hasto tersangka.
Adigium tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, menghalalkan segala cara demi kekuasaan, sebagaimana ajaran Machiaveli yang banyak ditentang namun begitu mudahnya dipraktekan dalam politik Indonesia.
Bagi Machiavelli, politik hanya berkaitan dengan satu hal semata, yaitu memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lainnya, seperti agama dan moralitas tidak dikaitkan dengan politik. Betapa kejamnya politik, pengkhianatan, saling sandera dan menjebak, Baratayudha yang tidak jelas siapa pandawa dan mana Kurawa. (K Adi Saputra)
Penulis merupakan Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Unsil
