RADAR TASIKMALAYA – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, tanpa kemiskinan; tanpa kelaparan; kehidupan sehat dan sejahtera; pendidikan berkualitas; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya kesenjangan; kota dan permukiman yang berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; penanganan perubahan iklim; ekosistem lautan; ekosistem daratan; perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 tetapi untuk RPJMN tahun 2020-2024 tidak semua tujuan SDgs terdapat dalam mayor proyeknya. Agenda SDGs telah terintegrasi dalam RPJMN (Rencana Jangka Menengah Nasional) 2015-2019 dan sampai saat ini telah berhasil mencapai 94 dari 169 target indikator yang ditetapkan.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Optimisme untuk mewujudkan dari 17 tujuan TPB/SDGs terutama yang berkaitan dengan bidang gizi, pangan dan kesehatan harus ditanamkan. Walaupun kita dihadapkan pada permasalahan di bidang kesehatan masyarakat. Tren tingginya angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih terjadi hingga saat ini. Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yakni sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (2015). Data Kementerian Kesehatan menunjukkan terdapat 6.856 jumlah kematian ibu tahun 2021, meningkat dari sebelumnya 4.197 kematian ibu tahun 2019.
Sasaran global menghendaki pada 2030 dapat mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000, serta Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
Sasaran ini telah tertuang di RPJMN tahun 2015-2019, di mana capaiannya yaitu menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306, meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85%, meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95%, menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24, meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% tetapi untuk RPJMN tahun 2020-2024 tidak disebutkan secara eksplisit dalam proyek mayor.
Permasalahan lainnya yaitu balita di Indonesia yang mengalami stunting sebanyak 27,7% (tahun 2019). Berdasarkan hasil SSGI pada tahun 2019, prevalensi stunting sebesar 27,7%, pada tahun 2021 sebesar 24,4%, sedangkan pada tahun 2022, balita stunting mengalami penurunan 2,8%, sehingga angka stunting tahun 2022 yaitu 21,6%. Maka permasalahan stunting harus segera dilakukan aksi percepatan penurunan stunting.
Hal ini sesuai dengan tujuan RPJMN kedua yaitu menurunnya prevalensi stunting pada balita hingga 14%, yang tentunya sudah selaras dengan SDGs tanpa kelaparan. Proyek yang akan dilakukan terkait Stunting yaitu Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Suplementasi Gizi Mikro, serta STBM (Kemenkes), pelayanan KB berkualitas pada fasilitas kesehatan (BKKBN). Selanjutnya PAUD Holistik-Integratif dan kelas pengasuhan (Kemendikbud), Penyediaan akses air minum dan penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (Kemen PUPR), dan Bantuan operasional kesehatan (DAK Kesehatan).
Dalam program stunting ini, ada upaya pemerintah untuk menjamin pemerataan dan keadilan dalam memenuhi hak atas pangan dan kesehatan baik dari sisi sosial ekonomi. Semua kelompok umur termasuk balita dan ibu hamil memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pangan yang berkualitas dan dalam rangka mengatasi kelaparan. Kelaparan yang terjadi merupakan konsekuensi dari kondisi kerawanan pangan. Permasalahan ini harus dipecahkan secara bersama- sama antara berbagai pihak dalam menciptakan ketahanan pangan dan gizi, baik di level individu maupun di level Nasional.
Sayangnya, kalau kita menelaah RPJMN, porsi untuk pembangunan infrastruktur lebih besar dana yang dianggarkan daripada untuk bidang pangan, nutrisi dan kesehatan. Masih banyak tujuan SDGs lain terkait pangan, gizi dan kesehatan yang belum ada dalam proyek mayor yang menjadi prioritas RPJMN 2020-2024, padahal dalam RPJMN sebelumnya itu menjadi program prioritas, dan tentunya belum tercapainya target mengharuskan kita semua bahu membahu untuk mencapainya. (Iseu Siti Aisyah, SP., M.Kes)
Iseu Siti Aisyah, SP., M.Kes adalah Wakil Dekan Bidang Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi
