INDONESIA akan menjadi tuan rumah pemilihan umum atau pesta demokrasi pada tahun 2024. Pemilu merupakan indikator utama tingkat demokrasi suatu negara. Pemilu ini semakin seru di Indonesia karena diselenggarakan bersamaan dengan pemilu nasional, yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta provinsi. dan pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/kota.
Pemilu yang dirancang untuk menjadi peristiwa yang menyenangkan sering kali gagal. Kekerasan sering terlihat dalam berbagai bentuk konflik. Karena rentan terhadap kekerasan pemilu, Daerah Istimewa Yogyakarta harus menjadi perhatian sebagai tolak ukur politik nasional. DIY memperoleh nilai tertinggi diantara provinsi lainnya, yakni sebesar 55,29 dibandingkan rata-rata nasional sebesar 44,42.
Untuk mengatasi masalah ini, tim partai politik NLBJ melakukan survei berupa kuesioner terhadap berbagai kelompok politik DIY dari bulan Juli hingga Agustus, diikuti dengan wawancara hingga bulan September. Diawali dengan mengunjungi KPU DIY sebagai acuan narasumber penyebaran kuesioner, dilanjutkan ke partai politik PKS, NASDEM, PSI, Partai Ummat, PDI, PPP, Hanura, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PKB. Partai yang dipilih untuk menjadi fokus penelitian merupakan 12 dari 17 partai dinyatakan lolos pemilu 2024. Tim NLBJ parpol mendatangi kantor DPW masing-masing partai dan berhasil mengumpulkan 103 tanggapan kuesioner dari kedua belas partai. Kemudian dilanjut melakukan wawancara terhadap 6 partai politik yang mewakili ideologi seperti nasionalis, nasionalis religius, dan Islam.
Budaya menurut Syukri (2019) mempengaruhi cara pandang konflik. Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana budaya Jawa menangani konflik. Beberapa teks dikaji untuk mendapatkan filosofi dan makna yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik. Buku-buku berbahasa Jawa yang mengungkap konflik, budaya, dan politik masyarakat Jawa, seperti Buku Negara Kertagama dan Buku Sotasoma Empu Tantular (Sugito, 2009). Karena kayanya kearifan konflik di Jawa, maka penting untuk menanamkan kearifan tersebut dalam perilaku partai politik. Penanaman ini dimaksudkan untuk mengubah sikap konflik yang merugikan menjadi sikap konflik yang damai. Keyakinan ini tentunya akan berdampak pada cara partai politik merespons situasi krisis.
Dr Harnanto, Wakil Ketua Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Hanura DIY, mengatakan kepada tim parpol NLBJ bahwa “nilai kearifan Jawa dalam partai politik harus ada karena budaya Jawa akan mempengaruhi kebijakan dan gaya kepemimpinan seseorang.” Begitupula menurut Bapak Abulaka Archaida, Wakil Ketua Bidang dan Hubungan Kelembagaan DPW Nasdem DIY, berpendapat bahwa “nilai-nilai budaya sangat penting karena merupakan akar kehidupan. Jika ada perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara damai.”
Adapun pendapat dari Partai Golkar, “Materi tentang nilai-nilai kejawaan di Partai Golkar belum menjadi kurikulum wajib dalam pembentukan kader,” tuturnya. Hal ini menampilkan bahwa partai golkar memang belum menjadikan nilai-nilai luhur budaya Jawa sebagai kurikulum wajib namun sudah memasukkannya dalam pembentukan kader. “Materi nilai kejawaan di partai golkar memang belum menjadi kurikulum wajib dalam pengkaderan. Tetapi tetap dalam setiap pengkaderan unsur-unsur niali jawa tersebut dimasukkan. Semisal dengan mengundang dewan kebudayaan dengan topik seperti bagaimana politik dari kacamata seorang budayawan jogja. Kedepannya dalam lokal karya akan dipertimbangkan dalam muatan lokal dalam pengkaderan di jogja. Tentunya harapan ini tidak hanya di partai tetapi juga di organisasi masyarakat (ormas)” Sekretaris DPD Partai Golkar DIY, Erwin Nijar.
Temuan penelitian tim NLBJ parpol ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan arahan langsung kepada partai politik yang akan maju pada Pemilu 2024, dengan menggunakan model yang dikembangkan tim Partai Politik NLBJ untuk menginternalisasikan cita-cita luhur budaya Jawa dalam partai politik. Proses internalisasi kearifan Jawa diharapkan dapat diterapkan pada setiap partai politik di DI Yogyakarta demi tercapainya pemilu yang damai. Potensi luaran dari penelitian ini adalah meningkatkan internalisasi kearifan Jawa dalam partai politik sehingga mencegah kekerasan antar partai (*)
Penulis: Yusriyah Sandi Hartuti Gunawan, Henny Novita Sari Siregar, Akhmad Nandar Ramdani, Raden Safinatul Aula Wiji Kinasih, Rangga Aditya Hidayatullah, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
