RADAR TASIKMALAYA – Berita korupsi di negeri ini kini terasa seperti iklan di televisi, muncul setiap hari, jam berapa saja. Dari pusat hingga daerah, dari kementerian sampai pemda, dari pejabat besar hingga kecil, rasanya hampir tak ada ruang birokrasi yang bersih. Penjara pun penuh dengan ”alumni pejabat” yang keluar dengan gelar baru, gelar malu. Ironisnya, banyak dari mereka yang justru keluar dengan senyum, disambut karangan bunga, bahkan siap kembali duduk di kursi kekuasaan.
Mengapa mereka tidak jera? Sebab penjara kita bukan hukuman, melainkan rumah singgah. Vonis ringan, pemotongan hukuman, fasilitas nyaman membuat jeruji besi sekadar tempat transit. Bukankah orang yang singgah hanya menunggu waktu pulang?
Di sisi lain, bangsa ini punya kebiasaan ”memaklumi” dan ”melupakan”. Pejabat yang korup dihujat sebentar, lalu cepat dilupakan. Begitu bebas, ia kembali dipanggil ”Pak” dengan penuh hormat, bahkan dipilih kembali. Tak heran Buya Syafii Maarif pernah berkata, ”Korupsi di negeri ini sudah seperti penyakit menahun, tapi anehnya tidak pernah dianggap gawat.”
Masalah makin runyam ketika sistem politik kita menuntut ongkos mahal. Kursi kekuasaan tak bisa ditempuh tanpa logistik besar. Setelah terpilih, para pejabat harus ”balik modal”. Dari mana kalau bukan dari proyek dan anggaran publik? Maka APBN dan APBD pun sering lebih mirip kue yang dibagi-bagi ketimbang instrumen pembangunan.
Lebih menyedihkan lagi, hukuman sosial kita begitu lemah. Di negeri lain, koruptor akan kehilangan kehormatan, bahkan menjadi aib. Di sini sebaliknya, bisa tetap dihormati, tetap dianggap tokoh, tetap disanjung di kampungnya. Tak salah bila Pramoedya Ananta Toer menulis, ”Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghukum pengkhianat bangsanya.” Sayangnya, kita sering gagal melakukan itu.
Korupsi pun merembes sampai akar rumput. Istilah ”uang rokok”, ”uang terima kasih”, ”uang pelicin” menjadi lumrah. Rakyat kecil sering ikut menikmati remah-remah, bahkan ikut bernegosiasi dengan moral, mengurus izin dengan amplop, mempercepat proses dengan sogokan. Akhirnya, korupsi berubah menjadi kontrak sosial diam-diam, di mana pejabat bermain di atas, rakyat mendapat sisanya di bawah.
Padahal kita di Tatar Sunda punya pepatah, ”Silih asah, silih asih, silih asuh.” Nilai luhur yang mengajarkan saling mendidik, mengasihi, dan melindungi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bukan silih asuh tapi silih gasak, bukan silih asih tapi silih rebutanggaran, bukan silih asah tapi silih ngasah tipu daya. Abah Sepuh dari Suryalaya, KH. Abdullah Mubarok, pernah berpesan, ”Ngajaga kalbu, ulah kabobodo ku dunya.” Pesan sederhana ini kini terasa nyaris hilang di tengah keganasan nafsu.
Jika akar masalahnya sedalam ini, apa jalan keluarnya? Hukuman keras saja tidak cukup. Kita butuh refleksi kolektif, bahwa korupsi bukan hanya kejahatan hukum, melainkan kejahatan moral dan pengkhianatan peradaban. Ia bukan sekadar mencuri uang, melainkan mencuri masa depan bangsa—sekolah anak-anak miskin, rumah sakit rakyat, jalan desa, dan harapan orang kecil.
Mungkin pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak dini. Anak-anak jangan hanya diajarkan rumus, tapi juga kejujuran. Orang tua jangan terbiasa mengakali aturan kecil, karena dari situlah benih korupsi bisa tumbuh. Sekolah pun jangan hanya mencetak orang pintar, tapi juga manusia berkarakter.
Penjara kita memang akan semakin penuh dengan koruptor. Namun yang lebih berbahaya adalah ketika hati kita semakin longgar, semakin terbiasa, semakin maklum terhadap korupsi. Jika itu terjadi, maka korupsi bukan lagi sekadar kejahatan, melainkan budaya. Dan bila sudah jadi budaya, hancurnya sebuah bangsa tinggal menunggu waktu saja.
Rasanya kita perlu berhenti sejenak, menatap diri, dan bertanya, apakah kita ingin negeri ini dikenal sebagai negeri indah yang kaya sumber daya, tetapi lumpuh oleh korupsi? Atau kita ingin mengembalikan kehormatan bangsa dengan berkata cukup sudah korupsi kita hentikan?
Sebagaimana pesan KH. Ahmad Dahlan, ”Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” Kalimat itu bisa kita balikkan untuk bangsa ini, hidupilah negeri ini dengan kejujuran, jangan mencari hidup dengan mengorupsi negeri ini.
Jawabannya, sekali lagi, ada pada kita semua. (Aye Rakhmat Hidayat)
Penulis adalah kolumnis dan esais Tasikmalaya.
